Jum'at, 14 Desember 2018
Peristiwa - Nasional

Blanko e-KTP Bocor, Ini Kata BPN Duet Prabowo-Sandi

Blanko e-KTP Bocor, Ini Kata BPN Duet Prabowo-Sandi Duet Prabowo-Sandiaga Uno
Jum'at, 07 Desember 2018 - 20:32

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) duet Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika mengomentari temuan blanko kosong Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang dijual bebas di pasaran. Menurutnya, hal itu adalah bentuk ketidakprofesionalan pengelolaan KTP sebagai salah satu dokumen penting identitas diri masyarakat.

"Dasar dari gunung es tersebut sebenarnya adalah kurang kuatnya prosedur (SOP) pengamanan dokumen dan blanko e-KTP," kata Harryadin dalam keterangan tertulis, Jumat (7/12/2018).

Ia melanjutkan, kejadian ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah memahami bahwa KTP adalah nyawa bagi rakyat, di mana ada kredibilitas dan reputasi seseorang. "Bila bisa dipalsukan dan disalahgunakan, bisa hancur kehidupan orang tersebut," tukasnya.

"Siapa kini yang bisa menjamin tidak ada lebih banyak lagi blanko kosong yang jatuh ke tangan orang yang berniat jahat? Bisa saja lalu digunakan untuk melakukan kejahatan finansial dan perbankan, atau kejahatan-kejahatan lain," tambah Harryadin.

Yang jadi pertanyaan di sini menurut dia, untuk apa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa blanko e-KTP kosong ke rumah. "Apakah tidak ada larangan dan panduan mengenai hal tersebut? Jika di tingkat aparatur saja pengawasannya sedemikian lemah, bagaimana dengan pengawasan di percetakan dan distribusinya?," ujar Politikus Gerindra itu.

Anggota BPN duet Prabowo-Sandi inipun juga memaparkan beberapa dampak buruk yang mungkin timbul akibat pemalsuan e-KTP. Yang mana sebutnya, tidak hanya terkait dengan isu politik, hukum dan demokrasi saja, namun juga berkaitan erat dengan isu ekonomi dan bisnis.

Harryadin menjelaskan, setiap 1.000 jumlah pemalsuan e-KTP, kerugian ekonomi yang ditanggung dunia usaha kira-kira setara dengan satu miliar rupiah per tahun. Apalagi jika pemalsuan ini digunakan oleh para tenaga kerja asing dan imigran ilegal yang masuk ke Indonesia.

"Setiap 1.000 warga negara asing (WNA) yang bekerja dan berusaha di Indonesia secara ilegal bisa mengurangi penerimaan yang seharusnya dinikmati oleh pekerja dan pengusaha lokal sebesar seratus miliar rupiah per tahun," paparnya.

Karenanya, ia pun berharap adanya perbaikan sistem, transparansi dan audit menyeluruh dari pemerintah. Terlebih masalah ini akan semakin penting karena tahun depan perhelatan pesta demokrasi akan digelar.

"Dengan pesta demokrasi yang semakin dekat, keamanan sistem e-KTP tersebut semakin relevan dan penting. Rakyat menanti keberpihakan aparatur dan birokrasi terhadap kepentingan negara, yaitu penyelenggaraan demokrasi yang bersih, adil dan jujur," tandas anggota BPN duet Prabowo-Sandi tersebut. (*)

Jurnalis : Rahmi Yati Abrar
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Rizal Dani

Komentar

Registration