Kota Probolinggo Paling Buncit Cakupan Imunisasi Difteri

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Kota Probolinggo berada di urutan terbawah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, untuk cakupan imunisasi difteri hingga tahap tiga. Imunisasi di kota mangga ini masih berada pada angka 30,2 persen.

Di seluruh Jawa Timur, cakupan imunisasi difteri per 3 Desember 2018 sudah mencapai 72.1persen dari target minimal 95 persen hingga akhir bulan ini.

Kota Blitar berada di urutan teratas dengan cakupan 79,7 persen. Diikuti Kota Kediri dengan 79,06 persen dan Kota Mojokerto dengan cakupan 74,7 persen.

Kondisi ini cukup menghawatirkan karena Jawa Timur sedang menjalani Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri. Sehingga dibutuhkan kekebalan komunal minimal 95 persen.

Kepala Seksi Pencegahan Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (P3PMK) Dinas Kesehatan Jatim, Gito Hartono berharap bisa terus meningkatkan jumlah dan pemerataan cakupan dengan sisa waktu yang ada.

Mengenai posisi Kota Probolinggo yang capaiannya masih sangat rendah, dikatakan Gito bisa jadi karena kesalahan strategi.

"Populasi sasaran imunisasi ini kan di sekolah, harusnya dilakukan dulu imunisasi di sekokah-sekolah. Tapi ini tampaknya di Posyandu dan Puskesmas dulu. Mungkin nanti di akhir baru akan gencar ke sekolah-sekolah," ujar Gito.

Kejadian tersebut menurutnya pernah juga terjadi di Kabupaten Blitar di pelaksanaan imunisasi sebelumnya. "Satu minggu terakhir, mereka baru menyasar sekolah-sekolah setelah itu angkanya langsung melejit," jelasnya.

Agar pencapaian imunisasi difteri kali ini bisa sesuai dengan target yang ditetapkan, Gito mengakui butuh komitmen pemerintah daerah untuk menyukseskannya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada vaksin yang mengandung babi. Fatwa MUI nomor 4/2016 yang menyatakan imunisasi hukumnya wajib juga tidak pernah dicabut.

Karena itu ia berharap seluruh lapisan masyarakat serta pemerintah daerah bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu 95 persen. “Harus bisa di atas 95%. Karena ini KLB dan harus ada kekebalan komunal di masyarakat,” ujar Gito.

Kepala Perwakilan UNICEF Pulau Jawa Arie Rukmantara menuturkan, imunisasi merupakan hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan tersebut tanpa terkecuali.

Hak anak, katanya, wajib dipenuhi oleh negara. Makanya Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur sebagai representasi negara wajib memastikan setiap anak Jatim terpenuhi hak-hak dasarnya, terlebih lagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan khusus.

"Pelaksanaan imunisasi difteri tahun ini harus bisa di atas target 95 persen. Biar ke depan tidak ada lagi KLB difteri seperti ini di Jatim," ucapnya.

Ia melanjutkan, anak-anak ini sudah terdata dengan terobosan pendataan kependudukan terkini, sistem informasi berbasis masyarakat, atau lewat kerjasama yang harmonis sejumlah satker.

Meliputi dinas sosial, dinas pendidikan,  dinas kesehatan, dan dinas perlindungan anak dan dinas kependudukan dan catatan sipil.

"No child gets left behind. Tidak ada anak yang tertinggal adalah moto Pak Gubernur Jawa Timur dan jajaran kesehatan yang perlu diacungi jempol.  Imunisasi, baik MR, ORI, maupun yang dasar dan rutin,  bukan hanya soal pencapaian tapi juga pemerataan," jelasnya.

Arie juga menjelaskan, kondisi yang terjadi di Jatim menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur merasa capaian lebih di atas 95% untuk ORI difteri fase 1 dan 2 belum cukup. Mereka ingin capaian tinggi tersebut harus merata di tiap kabupaten dan kota.

"Membebaskan Jatim dari Difteri butuh kekebalan komunal. Makanya Dinkes Provinsi terlihat ingin capaian yang merata di tiap sekolah, di tiap puskesmas, bahkan di tiap desa dan kelurahan," terang Arie.

"Imunisasi difteri ini untuk semua anak. Kami yakin Jatim bisa realisasikan ambisinya dan menjadi teladan dalam mencapai Universal Child Immunization (UCI)," sambungnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement