Atasi Konflik Papua, Komnas HAM Minta Gunakan Pendekatan Kemanusiaan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Peristiwa kekerasan bersenjata kembali terjadi di wilayah Nduga Papua, terkahir Peristiwa terjadi pada pembantaian 31 pekerja proyek jalan Trans Papua. Pekerja dalam proyek jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua ini diduga dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hal ini, menunjukan bahwa situasi sosial-politik di Papua belum stabil. Oleh sebab itu, penangannya pun tak bisa dilakukan dengan cara pendekatan Keamanan saja, tetapi juga harus menggunakan pendekatan Kemanusian seperti pendekatan sosial Budaya dan Ekonomi. Hal ini penting, agar peristiwa serupa tak terulang kembali.

Demikian disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Supaya apa kemudian pendekatan yang ada juga tidak hanya dari sisi keamanan saja. Tetapi juga misalnya juga pendekatan bagaimana Hak ekonomi sosial budaya, bagaimana civil politik juga jadi pertimbangan supaya jadi solusi kita," katanya.

Beka Ulung Hapsara juga menegaskan bahwa Komnas HAM bersedia memberikan masukan kepada pemerintah dalam menangani konflik di Papua.

"Komnas HAM bersedia memberikan masukan dari sisi segi manusianya," katanya.

Pada kesempatan itu, Beka Ulung juga meminta agar pemerintah tak hanya memikirkan membangun infrastruktur di Papua saja, tetapi juga harus mencari solusi pada permasalahan tersebut.

"Ini penting, supaya ketika infrastruktur di Papua yang memang tujuannya mau meningkatkan keadilan dan pemerataan pembangunan dan sebagainya, tidak ada peristiwa seperti ini lagi. Kita membanyangkan bagaimana kemudian kalau jalan tidak jadi, roda perekonomian sudah jalan tetapi masih ada ancaman seperti ini. Karenananya kemudian kami meminta juga kepada Pemerintah supaya pencegahannya itu dilakukan komprehensif," tegas dia.

Untuk itu dia meminta agar pemerintah melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah daerah, sehingga masyarakat Papua merasa ikut membangun dan menjaganya.

"Melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, sehingga kemudian masyarakat juga ikut memiliki atas pembangunan infeastruktur  yang ada yang sedang dibangun ini. Karena mereka akan jadi garda terdepan," kata Koordinator Subkomisi Pemajuan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement