Ketua DPRD Apresiasi Usulan Satgas DD Tentang Besaran Tunjangan BPD
TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Koordinator Tim satgas Dana Desa (DD) Kemendes RI untuk Banyuwangi, Budi Harsoyo, menyampaikan, dengan tanggung jawab yang besar, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai sangat kecil. Ia berharap Pemkab sudah selayaknya mempertimbangkan minimal UMK sehingga bisa lebih mendukung kinerja BPD.
Menanggapi hal ini Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mengaku sangat mengapresiasi pernyataan tersebut. Politisi PDI Perjuangan itu berharap, wajib ada langkah konkrit dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam memberikan perhatiannya kepada BPD.
"Peran BPD saat ini sebagai mitra strategis dalam kerja pembangunan desa, jadi harus lebih diapresiasi. Untuk hal kesejahteraan saya rasa layak diperjuangkan," ungkapnya, Sabtu (24/11/2018).
Made juga berharap, jika kesejahteraan sudah layak, kinerja BPD harus lebih di tingkatkan dan lebih konkrit.
"Kinerja dan reward yang diterima harus seimbang. Tentunya yang tak kalah penting yaitu, BPD dan Kades harus bersinergi dan melaksanakan sesuatunya didasari dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan selurus-lurusnya," pungkasnya.
Data yang berhasil TIMES Indonesia, tunjangan BPD saat ini di Kabupaten Banyuwangi, mulai dari Rp. 150 Ribu, sampai Rp. 600 Ribu. Hal itu yang membuat Tim satgas DD kaget dan berharap Pemkab Banyuwangi, mempertimbangkan besaran tunjangan tersebut. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
Publisher | : Sholihin Nur |
Sumber | : TIMES Banyuwangi |