Presiden Jokowi Minta Kurikulum SMK Dirombak Besar-besaran

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi, terutama demi memasuki pembangunan tahap berikutnya yakni dalam aspek SDM (Sumber Daya Manusia).

Hal itu ditegaskan presiden pada ratas mengenai Pembangunan SDM untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (21/11/2018). Menurutnya, setelah tahapan percepatan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan dan mulai banyak yang sudah selesai serta menampakkan hasil, kini saatnya masuk ke tahapan besar berikutnya yaitu investasi di bidang SDM.

"Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita, bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan, untuk mengejar kemajuan bersama," tegasnya.

Presiden meyakini kunci sukses hal itu ada dua - yang pertama adalah perbaikan sistem pendidikan, terutama melalui revitalisasi pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Ia menyebutkan dalam 4 tahun terakhir ini pemerintah telah memulai langkah-langkah perombakan dan perbaikan di dalam sistem pendidikan vokasi kita. Namun diakui Presiden, jika langkah itu belum secara full dilakukan perombakan besar-besaran.

"Perombakan yang kita lakukan di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) baik dalam kurikulum maupun penataan kompetensi terutama untuk guru-guru, saya melihat juga sudah dimulai. Tetapi sekali lagi ini memerlukan sebuah perombakan yang besar, dan kita minta mulai tahun depan betul-betul dilakukan secara besar-besaran," tegas Presiden.

Sementara kunci yang kedua adalah peningkatan keterampilan pencari kerja dan juga pekerja melalui pelatihan vokasi dan program sertifikasi. Presiden meminta tahun depan juga dilakukan perombakan besar-besaran.

"Saya melihat misalnya di Kementerian PUPR, program sertifikasi untuk para pekerja, saya melihat juga sesuatu yang sangat bagus, tetapi memang jumlahnya masih kecil," ujarnya.

Menurut Presiden Jokowi, program sertifikasi ini perlu melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan termasuk melibatkan pesantren-pesantren, sehingga diharapkan para santri bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan agama tetapi juga bekal keterampilan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement