Mendagri RI Izinkan Kepala Daerah Terlibat Kampanye Pemilu 2019

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Mendagri RI, Tjahjo Kumolo, mengizinkan kepala daerah terlibat dalam kampanye Pemilu 2019, asalkan sesuai aturan yang ada.

Sebab, menurut dia, kepala daerah merupakan jabatan politik yang dipilih rakyat melalui pesta demokrasi.

"Ya, boleh tidak netral tapi ada batasan aturan Panwas dan Bawaslu. Kepala daerah kan dipilih oleh satu partai atau gabungan partai," ujar Tjahjo di Rakornas KPU RU di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).

Bekas Sekjen PDI Perjuangan itu mencontohkan batasan-batasan yang dimaksud, diantaranya, kepala daerah ikut hadir kampanye hanya di akhir pekan, bukan di hari kerja.

Selain itu, kepala daerah dalam berkampanye selama Pemilu 2019 dilarang mengajak staf pemerintahan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk menggunakan fasilitasnya.

"Kalau mau ke Jakarta misalnya, itu jangan ajak staf, jangan ajak pegawai ASN (aparatur sipil negara), pakai uang sendiri pokoknya," ucap Tjahjo.

Ditegaskan, seluruh ASN harus bertindak netral dalam Pemilu yang bakal digelar serentak dengan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. 

"Penting netralitas ASN. Kami ikut dengan apa yang menjadi prinsip Kapolri dan TNI, Polri dan ASN itu harus netral. Yang boleh tidak netral tapi ada batas aturan Panwas dan Bawaslu adalah kepala daerah," katanya. 

Sedangkan bagi ASN di bawah kepala daerah hanya boleh menjelaskan mengenai keberhasilan program pemerintah. Namun tetap tidak boleh menyerukan dukungan terhadap pasangan calon tertentu. 

"Kalau aparat itu bolehnya hanya satu menjelaskan masyarakat tentang keberhasilan pak Jokowi dan JK sebagai presiden terpilih itu. Tapi, kalau sudah kampanye pilih salah satu calon, itu nggak boleh. Program pembangunan dan Pileg, Pilpres harus bisa dibedakan," tandas Mendagri RI, Tjahjo Kumolo. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement