Rabu, 21 November 2018
Peristiwa - Daerah

Optimalkan Program Jalin, IBI-USAID Lakukan Assessement

Optimalkan Program Jalin, IBI-USAID Lakukan Assessement Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sidoarjo bersama Agency for International Development (USAID) di Gedung Kwarcab Pramuka Sidoarjo, Kamis (08/11/18). (FOTO: Istimewa)
Jum'at, 09 November 2018 - 19:52

TIMESINDONESIA, MALANG – Guna mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sidoarjo bersama USAID (Agency for International Development) lakukan assessement atau penilaian program Jalin.

Ketua Pelayan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) RSUD Sidoarjo, dr.Ando Harman, SPoG mengatakan untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat melakukan penilaian adalah upaya yang tepat.

“Agar mendapatkan data yang komprehenship dan akurat, assessement seperti ini memang penting untuk dilakukan misalkan kita jadi tahu dan terbuka dan menemukan berbagai data dan informasi, misalkan sebenarnya Empat Pilar Save Mother Hood telah dilakukan dengan baik namun kenapa masih tinggi juga AKI/AKB di Jawa Timur,” ungkapnya.

Untuk mendukung program Jalin-USAID, dr.Ando menimbau agar masyarakat sadar akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman akam pentingnya gizi, resiko ibu hamil, pemeriksaan dini terhadap ibu hamil.

“Untuk kepentingan mengupayakan adanya penurunan AKI dan AKB, kata Ihsan, Program Jalin-USAID bersama komponen daerah lainya baik setor kesehatan maupun non kesehatan untuk sama-sama mempunyai komitmen dan peduli terhadap pentingnya mendukung upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Bayi agar lahir generasi harapan bangsa yang sehat dan cerdas,” tambahnya.

Sementara Kabid Kesehatan Keluarga, Gizi dan Masyarakat, dr Zuhaida Dinas Kesehatan Sidoarjo, Jumat (09/11/18) menuturkan terkait berbagai kompleknya masalah penyebab AKI atau AKB dari hulu sampai hilir maka perlu juga difikirkan adanya pembentukan satu regulasi daerah yang mengatur tentang Sistem Rujukan Komprehenship Maternal dan Neonatal.

“Melihat berbagai macam masalah mengenai AKI/AKB, kita membutuhkan pembentukan regulasi daerah yang mengatur ini, sehingga siapa melakukan apa untuk penanganan apa agar lebih jelas dan terintegrasi hal ini tidak hanya melibatkan sektor kesehatan sajan namun juga sektor-sektor non kesehatan lainya, seperti Pemerintah Desa, Bidan Desa, Uni Layanan Kesehatan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarananya, Dinas Sosial,BKKBN  dan bahkan mungkin pihak Ormas, dan dunia usaha sekalipun,” ujarnya. (*)

Jurnalis : Cindy Aisyah Vuri
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan
Sumber : TIMES Malang

Komentar

Registration