Anggaran BMKG Dipangkas, Bambang Haryo: Untuk Menjaga Nyawa Publik kok Pelit?

TIMESINDONESIA, MATARAM – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan pemotongan anggaran BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dan Basarnas (Badan SAR Nasional) dalam RUU APBN 2019 akan mengurangi kemampuan kedua lembaga itu dalam  mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam.

Ia menilai pemotongan anggaran kedua lembaga tersebut menunjukkan pemerintah kurang peduli terhadap keselamatan rakyatnya. 

“Pemerintah royal anggaran untuk proyek infrastruktur, tetapi untuk menjaga nyawa publik kok pelit. Padahal, satu nyawa publik sekalipun tidak bisa dihargai dengan Rp 2.000 triliun anggaran infrastruktur,” kata Bambang, melalui siaran tertulis kepada TIMES Indonesia, Senin (29/10/2018).

Bambang mengatakan, ancaman bencana di Indonesia cukup besar karena dilalui sabuk vulkanik dan pertemuan empat lempeng tektonik. "Indonesia juga berada di wilayah tropis dengan potensi bencana hidrometeorologi sangat tinggi, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan," ucapnya. 

Untuk diketahui, kebutuhan anggaran BMKG pada 2018 mencapai Rp 2,6 triliun tetapi hanya disetujui Rp 1,7 triliun. Untuk 2019, BMKG mengajukan anggaran Rp 2,9 triliun, namun pemerintah hanya mengalokasikan Rp 1,7 triliun.

Ia mengatakan pemotongan anggaran itu sudah berlangsung sejak 2016 sehingga berdampak pada keandalan peralatan deteksi bencana. “Indikasinya, antara lain banyak peralatan deteksi tsunami tidak berfungsi saat terjadi bencana beberapa waktu lalu,” ujarnya. 

Politikus Partai Gerindra Dapil Jawa Timur ini menilai pemotongan anggaran itu melanggar UUD 1945 yang menegaskan pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dia juga menolak alasan pemerintah yang menyebut pemotongan anggaran BMKG itu sudah disinkronisasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Kami tidak setuju anggaran BMKG digabung atau dicadangkan di Kemenko Kemaritiman. BMKG itu lembaga teknis, sedangkan tugas Kemenko Maritim bersifat umum dan kurang jelas,” kata Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement