Antisipasi Kejadian Garut, FKPD NTB Gelar Rakor Nyatakan Sikap

TIMESINDONESIA, MATARAM – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Barat (FKPD NTB) menggelar rapat koordinasi untuk menyatakan sikap atas pembakaran bendera Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut, Jawa Barat pada Senin (22/10/2018) kemarin. 

Tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi untuk mengantisipasi kejadian serupa  di wilayah NTB dan mencegah adanya kiriman berita hoax atau ujaran-ujaran kebencian yang tidak benar. 

"Kami selaku FKPD Provinsi NTB berinisiatif dengan Kesbangpol dan tokoh-tokoh lintas agama untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi di wilayah NTB seperti yang terjadi di Garut, karena yang kita khawatirkan jangan sampai bergulir menjadi bola salju yang bisa menjadi ancaman yang cukup rawan dihadapkan dengan menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilres 2019 nanti," kata Danrem 162/WB, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, di Kantor Kesbangpoldagri NTB, Kota Mataram, Selasa (23/10/2018).

Adapun enam poin keputusan yang menjadi pernyataan sikap sebagai hasil rapat koordinasi tersebut yakni:

Pertama, mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat NTB agar tetap menjaga keutuhan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan tidak berbuat hal-hal yang merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa jika ditemukan indikasi permasalahan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. 

Kedua, dalam menghadapi Pemilu 2019, kita perlu mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang damai, demokratis dan berintegritas serta tidak menyebarluaskan isu-isu negatif yang dapat merusak nilai persatuan dan kesatuan bangsa. 

Ketiga, terkait dengan peristiwa pembakaran bendera HTI di Garut Jawa Barat, sepenuhnya diserahkan kepada aparat Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. 

Keempat, mengingatkan kembali, bahwa kita masih dalam suasana duka terkait dampak gempa yang terjadi di wilayah NTB. Untuk itu, kita perlu memperkuat kebersamaan sebagai upaya menuju NTB bangkit kembali. 

Kelima, diimbau  kepada seluruh masyarakat NTB apabila ditemukan indikasi permasalahan serupa agar segera dilaporkan kepada aparat keamanan TNI-Polri dan dimohon kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri guna mencegah terjadinya konflik. 

Keenam, meminta kepada Pemerintah Daerah dan aparat keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan perkembangan berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial yang dapat merusak nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain Danrem 162/WB, rakor pernyatakan sikap yang dipimpin oleh Kepala Kesbangpoldagri NTB H.L. Syafii ini juga dihadiri para pimpinan FKPD NTB, tokoh lintas agama, Sekretaris PW Ansor NTB dan tokoh pemuda NW. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement