Ketua DPP PKB: Yang Dibakar Banser adalah Bendera HTI

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, mengaku sudah melihat aksi pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh oknum Banser saat perayaan Hari Santri Nasional 2018 di Garut, Jawa Barat adalah bendera HTI.

"Sebenarnya Banser ini ingin membakar, yang saya tahu lho ya, ingin membakar bendera HTI, jadi bukan kalimat Lailahailallah. Saya rasa itu bukan. (Pembakaran) bendera HTI sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap NKRI," ujar Karding saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Organisasi HTI sendiri telah dibubarkan pemerintah karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, pihaknya menilai, yang dilakukan oleh Banser itu adalah bukti kecintaan terhadap NKRI.

Karding merasa aksi tersebut menjadi polemik karena dinarasikan seolah-olah oknum Banser membakar bendera berkalimat tauhid. Padahal, yang dibakar ialah bendera HTI. Ia pun meminta Banser dapat bersikap lebih bijak ke depannya.

"Saya tahu persis pasti Banser niatnya nggak mungkin lah yang namanya membakar (bendera) Lailahailallah. Mereka juga orang yang paham beragama. Jadi pasti nanti meski dalam rangka kecintaan terhadap NKRI. Niatnya itu kepada HTI bukan kepada kalimat tauhid," ujar Karding.

"Saya berharap ke depan ada langkah yang bijak yang bisa merespon setiap sikap atau pendapat dan kita orang NU kan harus pake cara NU untuk menyikapi sesuatu. Menurut saya semangat lalu tekad untuk menjaga NKRI sekali lagi supaya dilakukan dengan langkah yang betul berhati-hati," sambugnya.

Pihaknya mempersilahkan aparat penegak hukum memproses oknum yang diduga melakukan pembakaran bila benar ada unsur pidananya. Selanjutnya, ia menyarankan Banser memberikan klarifikasinya kepada khalayak luas agar tidak terjadi kegaduhan.

"Begini saja, dilihat ini unsur hukumnya kalau ada ya diproses aja, itu satu. Saya kira kita salah paham. Yang kedua Ansor harus memberikan pernyataan resmi atau menyampaikan permintaan maaf atas kejadian itu. Jangan sampai itu dikelola menjadi isu politik karena bahaya untuk Ansor dan Banser," tandas Kaeding, Ketua DPP PKB. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement