Anggaran Kecil, Komisi VI DPR RI: Jokowi Kurang Serius Majukan Koperasi dan UKM

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Fokus dan Komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat di sektor koperasi dan UKM masih jauh dari janji - janji politiknya, hal tersebut dilihat dari minimnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk Kementerian Koperasi dan UKM yang bersinggungan langsung dengan ekonomi kerakyatan tersebut.

Demikian pendapat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohammad Haikal saat Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi dan UKM di Ruang Komisi VI DPR, Senayan, Senin (21/10/2018).

"Fokus pemerintah pada koperasi, saya lihat agak kurang. Peningkatan-peningkatan yang dilakukan dengan anggaran sebesar itu (PAGU Anggaran Kemenkop dan UKM untuk tahun 2019 sebesar Rp 961.432.185.000.00) menurut saya kurang efektif," katanya.

Dikatakannya, dengan anggaran sebesar Rp 961.432.185.000.00 itu tentu tak bakal maksimal membina dan menumbuhkembangkan koperasi dan UKM, sebab, masyarakat tak diberikan fasilitas kemudahan fasilitas permodalan.

"Dengan anggaran 961 milyar. Itu memang sangat sedikit sekali dan kami prihatin konsen pemerintah ini kurang terlalu serius dalam perbaikan dan pengembangan koperasi ke depan," katanya.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PKS, Slamet menilai bahwa minimnya anggaran yang dikucurkan pada Kemenkop dan UKM lantaran kondisi keuangan negara sedang kurang baik.

"Ya tentunya. pasti sudah dihitung (alokasi anggaran tersebut), Mungkin kondisi keuangan negara memang sedang harus berhemat, Jadi semuanya kan mengalami pengurangan itu," katanya.

Meski demikian, Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Bawat IV (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi) ini tak mempersoalkan minimnya anggaran tersebut. "Secara prinsip anggaran itu, berapapun itu, selama memberikan kesejahteraan pada rakyat itu tidak ada masalah. Prinsipnya itu yang kita pegang," katanya.

"Tetapi kalau dalam perjalanannya walaupun kecil tapi kalo memberikan manfaat kan bagus," imbuh dia.

Pada kesempatan itu, dia juga menyoroti anggaran sebesar Rp 14.500.000.000 yang dikucurkan pemerintah untuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Sebab, selama ini masyarakat menganggap Dekopin tak memberikan manfaat.

"Di saat negara sedang kesusahaan uang, tentu yang di masyarakat dirasa kurang memberikan manfaat kenapa harus dipertahankan. Sekecil apapun itu anggarannya, itu adalah uang rakyat yang harus bisa memberikan manfaat dan dipertanggung jawabkan," katanya 

Oleh kerena itu, keberadaan Dekopin bakal dievaluasi. "Kita sedang dalam penggodokan di RUU perkoperasian. Apakah nanti tetap satu bagian atau negara tidak usah memberikan subsidi, Itu paling fair," katanya.

Sekedar informasi, Komisi VI DPR RI akhirnya menyetujui pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 sebanyak Rp 961.432.185.000.00 untuk ditetapkan kepada Badan Anggaran DPR RI.

Anggaran Rp 961.432.185.000.00 mencakup lima program yang telah dicanangkan Kementerian Koperasi dan UKM, termasuk juga untuk anggaran DEKOPIN dengan nilai sebesar Rp 14.500.000.000.00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement