Politik

Peneliti LIPI: Sembilan Nawa Cita Jokowi Belum Terlaksana dengan Baik

Minggu, 21 Oktober 2018 - 21:22 | 132.21k
Siti Zuhro (FOTO: Alfi Dimyati/TIMES Indonesia)
Siti Zuhro (FOTO: Alfi Dimyati/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro menilai bahwa sembilan program Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo belum ada yang terlaksana dengan baik.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar sembilan program Nawa Cita itu dievaluasi.

“Jadi, kalau mengevaluasi 9 program Nawa Cita, sembilan program Nawa Cita beliau itu seperti apa, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, sosial politik, hukum dan HAM,” katanya di Jakarta, Minggu (21/10/18).

Perempuan yang akrab disapa Wiwik ini mengatakan bahwa, untuk evaluasi di bidang ekonomi, bisa dinilai dari kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

Jika Jokowi belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan indeks kebahagiaan yang baik, berarti program Nawa Cita tersebut belum sepenuhnya terlaksana.

“Kesenjangan meredup gak? Jadi, artinya rendah, jadi indeks kebagiaan masyarakat bagus, apakah seperti itu? kalau tidak berarti pak Jokowi belum memenuhi targetnya untuk membangun indeks kebahagiaan masyarakat,” katanya.

Kemudian, soal pelemahan nilai tukar ruliah terhadap dollar, yang kini masih bertengger di angka Rp. 15.000 lebih, menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.

“Dolar kan tinggi. Kalau tinggi otomatis kebutuhan dasar ikut tinggi. Nah, kebetulan ini kampanye, dolar melampaui 15 ribu,” ujarnya.

Sedangkan di bidang Sosial Budaya dan Agama, menurut Wiwik, tidak terbangun dengan baik. Sebab, saat ini, kehidupan masyarakat khususnya dibidang kebudayaan dan agama cenderung berbenturan. 

Soal keputusan Jokowi memilih menggandeng KH. Ma’ruf Amin sebagai Cawapresnya, dinilai belum mampu cukup meredam kecenderungan benturan tersebut.

“Kita cenderung chaos, dan ini yang tidak bagus menurut saya,” katanya.

Sementara itu, di bidang sosial politik, bagi Wiwik, saat ini rentan terjadinya kegaduhan. Hal tersebut, Karena sistem kepartaian yang dianut Indonesia masih memakai sistem multi partai.

Akibatnya, siapapun yang menjadi presiden akan kesulitan mengelola negara.

Lalu, dibidang Hukum dan HAM, menurut Wiwik, sangat tidak bagus. Ia menilai, kualitas hukum saat ini sangat tidak mengembirakan. Karena, masih ada putusan hukum yang “runcing ke bawah dan tumpul keatas”.

“Kalau saya sebagai intelektual mengusulkan, jangan sampai terlena yang kemudian pak Jokowi dinilai penegakan hukum kita tidak berkualitas. Penegakan hukum di era pak jokowi harus dinilai bagus, supaya rapornya tidak merah. Inikan nilai dari Komnas HAM," katanya Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro mengomentari 9 Nawa Cita Jokowi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rochmat Shobirin
Sumber : TIMES Jakarta

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES