Menhub RI: Nelayan Lamongan Bisa Jadi Contoh Daerah Lain

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Menhub RI Budi Karya Sumadi, menyatakan, nelayan Lamongan, Jawa Timur, bisa dijadikan contoh untuk daerah lain. Khususnya dalam proses pengukuran kapal-kapal ikan yang berukuran 7 GT ke bawah untuk penerbitan Pas Kapal.

“Lamongan bisa jadi contoh, Tegal, dan sebagainya itu dilakukan sama-sama, sehingga masyarakat nelayan itu ayem,” ucap Budi Karya saat berkunjung ke pelabuhan nelayan Lamongan di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Sabtu, (20/10/2018).

Kedatangannya dengan didampingi Bupati Lamongan Fadeli, Wabup Kartika Hidayati dan sejumlah Forkopimda Lamongan, adalah untuk memastikan proses pengukuran dan spesifikasi di Lamongan berlangsung secara masiv.

Untuk diketahui, dari 3.700 kapal nelayan di Lamongan, sebanyak sekitar 700 di antaranya sudah selesai dilakukan pengukuran untuk penerbitan Pas Kapal. “Ini 20 yang selesai dan alhamdulillah sudah diterima sudah bisa diterima langsung, tapi bulan depan saya akan kesini lagi, saya minta 400,” ujar Budi Karya.

Ia mengatakan, nelayan-nelayan yang sudah melakukan pengukuran kapal-kapal di bawah 7 GT akan diberi safety jaket. “Kami kasih jaket, sebagai suatu insentif kepada mereka. 24 november saya akan ke sisni, dan tanggal itu sudah selesai yang 400,” katanya.

Untuk memastikan pemenuhan target 400 kapal tersertifikasi pada November nanti. Ia akan menurunkan tim dari pusat, membantu Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP kelas III Brondong Ferry Agust Satriyo.

“Nelayan ini agar dibantu, diemong, biar melautnya tenang. Kalau melautnya tenang, dapat ikan juga lebih banyak. Karena ketika nelayan produktif, berarti Negara juga produktif, “ kata Budi Karya.

Bahkan, Budi Karya berjanji memberikan kemudahan syarat-syarat pengajuan permohonan pengukuran kapal-kapal ikan supaya cepat mendapatkan Pas kapal.

“Saya akan lihat lagi, kita memang terbiasa dengan aturan yang tidak familiar, jadi saya fikir 1-2 syarat, begitu kita akan reformasi. Saya akan perbaiki dan berikan kemudahan,” tutur Budi Karya.

Ia menegaskan, sertifikasi meliputi aspek kepastian hukum. “Bahwa kepemilikan seseorang atas benda yang berharga itu sudah pasti, yang kedua aspek safety, jadi kalau unsur safetynya tidak baik, itu nggak bisa,” ujarnya.

Sekedar di ketahui, Selain ke pelabuhan nelayan di Desa Kemantren, Menhub Budi Karya juga mengunjungi Lamongan Marine Industry (LMI) dan Pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Paciran.

Selain menyinggung terkait nelayan Lamongan, saat di LMI, Menhub RI Budi Karya juga mengungkapkan rencana pembelian 30 unit kapal sebagai bagian dari program tol laut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement