Ekspedisi Gubernur: Sugianto Sabran Tegas Tolak Tandatangani 437 Izin Tambang

TIMESINDONESIA, PALANGKARAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyayangkan kekayaan alam yang ada di Kalteng tidak memberi manfaat signifikan untuk rakyat dan Provinsi Kalteng. Oleh karena itu pihaknya cukup ketat dalam perijinan tambang dan perkebunan. Hal itu disampaikan kepada tim Ekspedisi Gubernur yang kali ini mengunjunginya.

"437 Ijin Usaha Pertambangan ( IUP) tidak saya tandatangani, pemerintah pusat harus memastikan dahulu nantinya pertambangan tersebut bisa menguntungkan rakyat Kalteng," tegas Sugianto kepada Tim Ekspedisi Gubernur dari APPSI pada Jum'at (19/10/2018).

Banyaknya pengusaha yang berbondong-bondong datang ke Kalteng semestinya mengurangi ketimpangan, namun Sugianto menyebut sebaliknya malah menambah ketimpangan. Hal tersebut terjadi karena begitu banyak pengusaha yang tidak taat pajak dan membayarkan pajaknya di Kalteng.

"Pajak terbesar di Kalteng dibayar oleh pengusaha lokal sebesar 500 M tiap tahun, pengusaha asing dan pengusaha dari Jakarta seharusnya membayar lebih besar dari itu, tapi kenyataannya tidak," ujar mantan anggota Komisi IV DPR RI ini.

Sementara terkait perkebunan sawit, Gubernur Kalteng juga sedang mengajukan pencabutan ijin perkebunan seluas 800.000 hektare. Hal itu dilakukan selain karena pengusaha yang tidak tertib pajak, juga rata-rata tidak memiliki lahan plasma untuk masyarakat.

"Ada 2000 kebun, tapi sedikit sekali yang punya lahan plasma. Hampir semua perusahaan besar seperti Sinarmas group, Wilmar group, Astra group, tidak memiliki lahan plasma, saya menghimbau mereka agar membangun lahan plasma untuk masyarakat," terang Sugianto.

Kemudian Sugianto juga mendorong agar antara penghasil di hulu dan produksi di hilir keduanya harus ada di Kalteng, serta agar lahan produktif diperluas.

"Kalau mau bangun Indonesia dari daerah harus diperjelas tata ruangnya, mayoritas lahan di Kalteng masih HP (Hutan Produksi), kalau APL (area penggunaan lain) hanya diperbanyak di Jawa ya pulau Jawa yang terus dibangun dan berkembang," jelas Sugianto.

Melalui ekspedisi gubernur yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Sugianto berharap terjadi sinergi antar Provinsi untuk mengurangi ketimpangan antar daerah.

"Gubernur Jawa kalau mau mendirikan industri alihkan ke Kalimantan, kami welcome, lahan kita masih luas, bahkan kalau 10 tahun ke depan Jawa gedung semua dan kehabisan sawah, kami siap menjaga kedaulatan pangan Indonesia," ucap koordinator APPSI Wilayah Kalimantan ini pada pada tim Ekspedisi Gubernur. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement