Di Forum JIM ke-42, Indonesia-Malaysia Teken Kesepakatan Perbatasan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Indonesia dan Malaysia menggelar forum bilateral Joint Indonesia-Malaysia Committee (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary, di Bandung pada 8 sampai dengan 11 Oktober 2018 besok.

Ketua Delegasi Indonesia yang juga Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mengaku bersyukur, Indonesia mendapat kepercayaan menjadi pimpinan persidangan JIM ke-42 atas persetujuan Ketua Delegasi Malaysia. Pertemuan ini pun berlangsung dengan semangat persaudaraan, suasana bersahabat, komunikatif, dan tanpa ada hambatan.

"Kami duduk bersama dan berupaya saling menguntungkan kedua negara. Hingga sepakat sektor timur untuk dua Outstanding Boundary Problem (OBP) telah dapat terselesaikan. OBP ini yaitu sungai Simantipal dan OBP C 500 C 600," papar Hadi usai rapat akhir, di eL Royale Hotel Bandung, Rabu (10/10/2018).

Persidangan JIM ke-42 ini menjadwalkan sembilan agenda. Di antaranya terdapat tiga agenda prioritas yang menjadi capaian kinerja kedua pemerintahan dalam proses penegasan batas dan survei bersama.

Secara rinci, ketiga agenda tersebut membahas laporan kegiatan bersama Survei tahun 2016-2018, perkembangan Penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP), dan penandatangan MoU ke-21 pada tiga segmen area prioritas di Sabah (Kalimantan Utara) dan Sarawak (Kalimantan Barat).

Usai pembahasan tiga agenda prioritas tersebut, kedua negara telah bersepakat bahwa dua segmen yaitu OBP Simantipal dan OBP C 500 C 600 secara prinsip sudah tidak bermasalah. OBP ini pun dapat dilanjutkan oleh tim Teknik untuk mempersiapkan dokumen sampai dengan tahap MoU.

Bakhkan dengan penyelesaian segmen OBP di sektor Timur ini, Hadi menjelaskan, kedua negara telah sepakat melakukan pengesahan terhadap dokumen OBP yaitu Resolusi, Rencana Aksi, dan SOP.

"Malaysia sudah memahami bahwa mereka sudah tidak jadi OBP. Hari ini MoU sudah ditandatangani. Dan dua OBP itu dinyatakan selesai," sambungnya.

Selain itu, Hadi mengaku amat mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Ia pun berharap ke depan kegiatan survei bersama dan dapat lebih diintensifkan agar optimal hasilnya.

"Tentunya kita harapkan penyelesaikan juga ada di sektor barat. Karena sektor timur telah selesai disepakati termasuk peta sesuai kesepakatan dua negara. Makanya Target semua OBP antara Indonesia-Malaysia bisa tercapai di 2020," katanya.

Lebih lanjut, Hadi menyebut MoU ini adalah proses akhir dari penegasan batas kedua negara yang ditandai dengan penukaran MoU oleh kedua negara Rabu, 10 Oktober 2018. Keberhasilan ini kata dia dicapai dengan asas kepercayaan dan persahabatan kedua negara.

"Dari adanya MoU ini manfaatnya buat masyarakat jadi adanya kepastian hukum. Dengan ini jelas, OBP ini sudah milik Indonesia secara penuh sehingga bisa digunakan aturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia," sambungnya.

Di sisi lain, kedua negara pun telah menyepakati hasil-hasil persidangan yang ditandatangani pada Persidangan JIM ke-42 oleh kedua Ketua Delegasi. Bahkan disaksikan seluruh anggota delegasi Malaysia dan delegasi Indonesia.

Selanjutnya, JMI ke-43 akan diselenggarakan di Malaysia pada tahun 2019. Untuk kota penyelenggaraan pihak Malaysia, kata Hadi, akan mengkomunikasikan hal tesebut dengan Sekretariat JIM Indonesia.

"Target lima OPB di Sektor timur percepatannya pada 2020. Tapi kita akan upaya lebih cepat lebih baik. Karena kendala selama ini garis batas. Kami masing-masing (Indonesia - Malaysia) punya keyakinan. Makanya dicari sisi normatifnya, baik dalam studi historis maupun pengukuran di lapangan," kata Hadi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement