Anggaran Dipotong, Bambang Haryo: 70 Persen Peralatan BMKG Rusak

TIMESINDONESIA, MATARAM – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai pemotongan anggaran oleh pemerintah terhadap BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) mempunyai dampak signifikan. Akibatnya, BMKG tidak bisa merawat dan mengkalibrasi sekitar 70 persen peralatan yang mengalami kerusakan karena anggaran sangat minim. 

Padahal, menurut Bambang, tugas BMKG tidak hanya investasi peralatan dan pembinaan SDM saja tetapi tugas mitigasi atau sosialisasi upaya untuk mengurangi dampak bencana kepada masyarakat yang hidup di sepanjang pantai di Indonesia sekitar gunung-gunung berapi. 

Bambang memaparkan, anggaran untuk BMKG diturunkan dari Rp 2,9 Triliun menjadi Rp 1,7 Triliun di tahun 2019. 

Sedangkan di tahun 2016 kebutuhan 2,2 Triliun menjadi Rp 1,3 Triliun. Di tahun 2017, kebutuhan dari Rp 2,566 Triliun menjadi Rp 1,45 Triliun dan di tahun 2018 kebutuhan dari Rp 2,697 Triliun menjadi Rp 1,702 Triliun. 

“(Pemotongan anggaran) hampir 50 persen. Menurut kami, dengan adanya pemotongan anggaran itu membuktikan bahwa kepedulian pemerintah sangat kurang terhadap nyawa rakyat Indonesia,” katanya, di Mataram, Kamis (4/10/2018).

Bambang menuturkan, Indonesia mempunyai gunung berapi terbanyak (ring of fire) dan berada di posisi tiga patahan/lempengan yang ada, maka dibutuhkan anggaran yang luar biasa besar untuk memunculkan culture budaya tanggap bencana. 

"Hal ini (anggaran BMKG) sudah saya tegaskan lagi saat interupsi pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2018 lalu," tandas politikus Partai Gerindra ini. 

Lebih jauh, kata dia, dalam pembukaan UUD 1945 jelas dinyatakan bahwa hajat hidup seluruh rakyat Indonesia harus dijamin oleh negara. Bahkan, sebagai dampak dari adanya pemotongan anggaran tersebut, telah mengakibatkan ribuan nyawa publik menjadi korban dalam musibah bencana di Sulawesi Tengah. 

Selain itu, lanjutnya, proses evakuasi korban yang dilakukan pemerintah saat ini masih sangat minim.

“Pemerintah harus lebih cepat dalam melakukan evakuasi korban. Tidak hanya melalui jalur darat, tetapi bisa juga melalui jalur laut. Nyawa publik itu harganya tidak terhingga, oleh karenanya harus kita lindungi," kata Bambang Haryo Soekartono.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement