Wujudkan Nawacita, Pemerintah Pastikan Daerah Perbatasan Terus Dibangun

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dalam rangka mewujudkan Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Indonesia dari pinggiran, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) memastikan akan terus membangun infrastruktur di daerah perbatasan.

Kepala Bagian Humas Kementerian PUPR Krisno Yuwono mengatakan, tujuan membangun jalan dari pinggiran yakni agar ekonomi masyarakat di daerah maupun di perbatasan bisa terdongkrak. Karena, dengan adanya akses jalan, mobilitas ekonomi masyarakat lebih cepat dan berefek pada penghasilan warga perbatasan.

“Sesuai amanat Nawacita membangun dari pinggiran diejawantahkan beberapa hal, secara tekstual, benar dari pinggiran lebih kepada masyarakat berpenghasilan rendah wilayah perbatasan, wilayah benar-benar pinggiran,” ujar Krisno dalam sebuah diskusi bertajuk 'Optimalisasi Peran Jurnalis dalam Mengabarkan Pembangunan di Perbatasan' di Kawasan Panglima Polim, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Diceritakannya, dulu, daerah perbatasan ini dikenal dengan 'beranda belakang negara'. Namun, saat ini, dengan masifnya pembangunan infrastruktur, pemerintah ingin membalikkan daerah perbatasan tersebut menjadi 'beranda depan Indonesia'.

“Sehingga (akses jalannya) harus benar-benar bagus. Ini yang coba dilakukan pemerintah sekarang,” tuturnya.

Krisno menerangkan, yang sudah dilakukan PUPR sekarang, salah satunya adalah meningkatkan kondisi pos lintas perbatasan. 

Hingga saat ini, sudah ada tujuh pos lintas batas yang sudah diresmikan yakni tiga di Kalimantan Barat, tiga di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan satu di Papua.

“Ketujuhnya beroperasi dengan kondisi jauh lebih baik dari negara tetangga. Dengan pembangunan itu membawa dampak positif kepada warga sekitar,” jelasnya.

Untuk pembangunan Infrastruktur, kata dia, Kementerian PUPR telah membangunan infrastruktur jalan di tiga perbatasan Indonesia, yaitu Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). 

"Kami bangun 1.900 kilometer, jalan pararel dari Kalbar, Kaltim, hingga Kaltara. Sampai saat ini, sudah tembus 1.775 kilometer," kata Krisno.

Menurut dia, di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste, terbangun jalan sepanjang 179 kilometer. 

"Sudah tembus semua dan sebagian besar sudah beraspal," ujar Krisno.

Sementara untuk Papua yang rencananya akan dibangun jalan sepanjang 1.100 kilometer. Saat ini sudah tembus 908 kilometer. Sementara sisa 189 kilometer akan segera dibangun pada tahun 2019.

Sementara itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi Soebhan menuturkan, pembangunan di kawasan perbatasan memang memiliki tingkat kesulitan tinggi. 

Hal itu lantaran daerah tersebut memiliki tekstur tanah yang lembut, khususnya daerah perbatasan di Kalimantan dan Papua.

Sehingga ketika infrastruktur jalan  dilakukan di area perbatasan Malaysia dan Papua Nugini itu, hasilnya terkadang kurang maksimal. 

"Di sana kawasan gambut. Ketika dibangun jalan dan diaspal, bisa ambles. Tingkat kesulitannya tinggi. Untuk itu, bisa mencoba aspal campur plastik yang lebih kuat,” jelasnya.

Karenanya, Syafuan menyarankan agar pemerintah tidak hanya membangun kawasan perbatasan, melainkan pulau terdepan atau terpencil. Sebab, selama ini pembangunan hanya difokuskan pada infrastruktur semata, sehingga melupakan aspek lain.

“Kan bisa dibentuk satuan unit pemerintahan dengan menempatkan pegawai lokal. Dulu kasus Sipadan dan Ligitan direbut Malaysia, karena kita tak ada pemerintahan lokal di sana, kita cuma klaim,” katanya.

Ia juga berharap, ke depan diwajibkan dibuka unit pemerintahan di daerah perbatasan dan pulau terluar agar ada bukti kehadiran pemerintah.

Kementerian PUPR berharap pembangunan infrastuktur daerah terluar dan pebatasan dalam pogram Nawacita mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement