Jelang Peringatan 30 September, Anggota DPR ini Ajak Rakyat Kuatkan Ideologi Kebangsaan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Jelang peringatan Peristiwa 30 September, rakyat diminta untuk menguatkan dan memahami ideologi kebangsaan di tengah-tengah perkembangan tekhnologi informasi yang begitu bebas.

Hal tersebut dimaksudkan agar rakyat mengetahui, memahami dan belajar sejarah akan bahayanya ideologi anti pancasila seperti Komunis yang telah memecah belah bangsa dan agama.

Demikian permintaan yang disampaikan anggota DPR dari Dapil Jatim VII, Sartono Hutomo saat menghadiri sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Balai Desa Ringin Agung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. 

Dalam sosialisasi tersebut, Sartono menuturkan sosialisasi ini dianggap penting dan sangat dibutuhkan di bangsa Indonesia. “Akar dari ideologi adalah sejarah,” kata Sartono saat memberikan pengarahan kepada masyarakat," kata dia. 

“Perlu diingat juga, dalam bulan ini bertepatan dengan peristiwa besar yang dialami bangsa Indonesia, yaitu pemberontakan PKI yang lebih dikenal dengan G30S/PKI,” imbuh dia.

Meski film yang menceritakan tentang pemberontakan kelompok Partai Komunis ini masih menjadi polemik di tingkat nasional. Namun, untuk penguatan ideologi kebangsaan dan sejarah, masyarakat Indonesia sudah semestinya mengetahuinya dan menjadikan sejarah itu sebagai pelajaran penting. 

Selain penguatan ideologi kebangsaan, Sartono juga menjabarkan tugas dan fungsi legislatif dalam mengawal kebijakan Pemerintah. 

“Yaitu sebagai lembaga yang bertugas membuat Undang-Undang atau legislasi, pengawasan dan penganggaran atau budgeting,” paparnya.

"Anggota DPR itu harus bisa merealisasikan semua aspirasi dr masyarakat, apapun itu bentuknya. Sehingga fungsi legislatif dan eksekutif disini jadi tumpang tindih,” sambungnya.

Dalam acara tersebut hadir sebagai pemateri Imam Mahfud Tenaga Ahli Komisi VI, Suprayitno dari unsur Kordinator Kelompok Masyarakat dan Murdiyanto Aktifis Kemasyarakatan.

“Kami berharap acara seperti ini sering dilaksanakan tak hanya oleh DPR-RI, tapi juga melibatkan unsur TNI dan Polri sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan NKRI,” harap Murdiyanto. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement