Soal BPJS Kesehatan, Komisi IX DPR RI: Segera Rapat Kabinet Khusus

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning meminta Pemerintah segera menggelar sidang kabinet khusus untuk mengatasi permasalahan defisit BPJS Kesehatan.

Menurut data, sejak 2014-2015 BPJS Kesehatan mengalami defisit. Sampai saat ini total defisitnya mencapai Rp 16,5 triliun.

“Perlu ada sidang kabinet khusus tentang BPJS Kesehatan. Harus berani ngomong di situ, leading sector-nya Menteri Kesehatan, didukung oleh Menteri Keuangan,” kata Ribka saat Rapat Kerja dengan Dirut BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan Ketua DJSN di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Menurut hasil temuan Ribka di lapangan, banyak pasien yang membawa Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke rumah sakit, namun ditolak karena tidak ada dokter ataupun obat yang tersedia.

“Percuma Jokowi bagi-bagi KIS ke mana-mana, tapi KIS tak laku di rumah sakit. Tak dilayani sama dokter, karena dokternya tak bisa dibayar, obatnya tak ada,” ungkap politisi Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.

Ribka menambahkan, program kesehatan rakyat adalah program yang sangat penting. Dan BPJS Kesehatan berkaitan langsung dengan program kesehatan rakyat itu.

“Ini urusan rakyat, jangan main-main. Kita enggak mau bolak-balik rapat dan masaih dengar ada rumah sakit yang belum dibayar," ujar Ribka.

Di sisi lain, berdasarkan anggota Komisi IX DPR RI ini, masalah birokrasi dalam organisasi BPJS Kesehatan dinilai cukup berbelit dan membuat pusing rakyat yang ingin memanfaatkan BPJS Kesehatan. “Bagaimana solusinya? Harus ada rapat khusus, supaya enggak salah-salahan di kabinet sana,” tegas Ribka Tjiptaning. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement