Selasa, 13 November 2018
Ekonomi

Kepedulian Pemda kepada Koperasi Harus Ditingkatkan

Kepedulian Pemda kepada Koperasi Harus Ditingkatkan Ketua BMT Sidogiri, KH Mahmud Ali Zain bersama dengan pengurus. (FOTO: Kemenkop For TIMES Indonesia)
Minggu, 16 September 2018 - 17:08

TIMESINDONESIA, PASURUAN – Komitmen atau kepedulian pemerintah daerah terhadap koperasi dinilai harus terus ditingkatkan.

"Karena, biar bagaimana pun gerakan pemerintah daerah sangat memberi warna terhadap perkembangan koperasi di Tanah Air. Artinya, kepedulian mereka terhadap koperasi harus terus ditingkatkan agar koperasi di daerah itu bisa maju,” kata Ketua BMT Sidogiri, KH Mahmud Ali Zain saat ditemui di ruangan kerjanya di BMT Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (16/9).

Jadi, kata dia, yang paling penting agar koperasi bisa maju dan berkembang adalah pemerintah, baik pusat dan daerah harus betul-betul semangat untuk mengembangkan koperasi.

Ia menambahkan, kalau pemerintahnya tidak pernah berbicara tentang pentingnya berkoperasi dalam meningkatkan perekonomian nasional, bagaimana mungkin generasi milenial bisa tertarik untuk berkoperasi.

Kendati demikian, Mahmud Ali mengakui bahwa dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah pusat khususnya Kementerian Koperasi dan UKM semangat betul mendorong perkembangan dan perbaikan kinerja koperasi bahkan mengajak para kaum milenial untuk berkoperasi.

Ia menyebutkan, gerakkan dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut di antaranya menfasilitasi terbitnya Nomor Induk Koperasi (NIK), Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan menghapus koperasi-koperasi yang tidak aktif menjalankan fungsi dan perannya sesuai Undang-Undang Perkoperasian.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan Menteri Koperasi dan UKM saat ini (AAGN Puspayoga) yang berani menghapus koperasi-koperasi yang tidak aktif atau tidak menjalankan operasionalnya sesuai aturan. Menteri-menteri sebelumnya tidak berani, saya gak tau kenapa tidak berani,” ungkapnya.

Menurut dia, dengan dihapusnya koperasi-koperasi yang tidak baik, diharapkan ke depan koperasi yang masih ada akan semakin berkualitas, sehingga koperasi akan menjadi lembaga keuangan inklusif yang kompetitif. Dengan demikian diharapkan kaum melenial akan semakin tertarik untuk berkoperasi. 

Harus Mandiri

Dalam kesempatan tersebut, Mahmud Ali juga mengatakan, masyarakat yang akan mendirikan koperasi jangan hanya sekedar ingin memperoleh manfat program-program bantuan dari pemerintah. Pendirian koperasi memiliki visi membangun kemandirian koperasi.

Menurutnya, jika pendirian koperasi hanya untuk mendapatkan program-program dari pemerintah, maka koperasi itu tidak akan bertahan lama atau tidak aktif dan mati suri.

Kemandirian itulah yang selama ini dipegang teguh oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Sidogiri yang sejak didirikan adalah ingin membangun kemandirian ekonomi berdasarkan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan.

Bung Hatta, kata dia, sebagai Bapak Koperasi dari awal mengajarkan berkoperasi yang seperti itu. Karena itu, pihaknya berkomitmen nilai-nilai tersebut mampu menjadi spirit bagi para alumni pesantren Sidogiri yang kini tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Menurutnya, kemandirian ekonomi berkoperasi sangat penting, karena dengan kemandirian akan mampu menentukan nasib hidup sendiri. Bahkan, ia mencontohkan dampak dari ketidak mandirian itu di refleksikannya seperti dalam menentukan harga-harga barang yang ada selama ini yang banyak ditentukan oleh pihak lain.

Terkait dengan itu, BMT UGT Sidogiri bercita-cita menjadi soko guru dalam mengkonsolidasikan potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat. "Itulah yang kita harapkan ketika mendirikan BMT UGT Sidogiri tersebut," terangnya.

Sebagai sebuah koperasi pesantren terbesar di Indonesia, BMT UGT sidogiri mengembangkan berbagai unit bisnis yang dikelola oleh para alumni pondok pesantren Sidogiri, diantaranya perusahaan teknologi IT, asuransi, properti, agro, travel haji dan umroh.

“Dengan berbagai bisnis tersebut dan jaringan yang kami kelola, BMT UGT Sidogiri mampu meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Sekedar informasi, Per akhir tahun 2017, total BMT UGT Sidogiri mencapai 2,4 triliun rupiah, dan hingga akhir tahun 2018 ditarget total asetnya mencapai Rp 5 triliun.

Untuk mengejar target aset tersebut, BMT yang kini memiliki jumlah anggota sebanyak 16.647 orang itu, pihak pengurus akan meningkatkan jaringan pelayanan dan profesionalisme sumber daya manusianya.

Saat ini, BMT UGT Sidogiri memilik jaringan kantor cabang yang tersebar di 49 provinsi. “Kami optimistis dengan jumlah jaringan tersebut mampu memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat yang kepingin hijrah dalam sistem keuangan syariah,” katanya. (*)

Jurnalis : Alfi Dimyati
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan
Sumber : TIMES Jakarta

Komentar

Registration