Kamis, 20 September 2018
Peristiwa - Nasional

Ketua DPR RI: Perdamaian Dunia Terbentur Kepentingan DK PBB

Ketua DPR RI: Perdamaian Dunia Terbentur Kepentingan DK PBB Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menghadiri pertemuan ke-4 'MIKTA Speaker's Consultation' yang diselenggarakan di Istana Tampak Siring Bali, Minggu (16/09/18). (FOTO: Bambang Soesatyo)
Minggu, 16 September 2018 - 16:57

TIMESINDONESIA, JAKARTAKetua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai upaya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian dunia, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat internasional. Khususnya, ketika upaya PBB menciptakan keamanan dan perdamaian dunia terbentur pada kepentingan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

"Dalam menyikapi konflik Palestina-Israel, misalnya, Dewan Keamanan PBB seakan tidak berdaya menghadapi Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, beberapa kali menggunakan hak vetonya untuk menentang draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk penggunaan kekerasan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina," ujar Bamsoet dalam pertemuan ke-4 'MIKTA Speaker's Consultation' yang diselenggarakan di Istana Tampak Siring Bali, Minggu (16/09/18).

Bamsoet-2.jpg

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini berpendapat, situasi PBB seperti itu perlu dikritisi dengan mendorong kembali proses reformasi di dalam tubuh PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB. Tujuannya, agar badan dunia ini bisa berperan lebih baik dalam memelihara keamanan dan perdamaian dunia, sesuai dengan harapan masyarakat internasional.

"Fokus reformasi Dewan Keamanan PBB harus ditujukan pada upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif. Untuk kategori keanggotaan, misalnya, kami mendorong agar keanggotaan Dewan Keamanan memperhatikan keterwakilan antarkawasan dan antara negara maju dengan negara berkembang, serta konstituen utama dunia dalam proposal peningkatan keanggotaan Dewan Keamanan PBB," katanya.

MIKTA.jpg

Terkait hak veto, Bamsoet berpendapat, tidak mudah menghapus hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, keberadaan hak veto tersebut perlu dikaji ulang.

"Bagi Indonesia, hak veto sangat tidak demokratis dan tidak mewakili suara anggota PBB. Apalagi hak veto selalu dimanfaatkan untuk kepentingan negara pemegang hak veto. Karenanya, ada baiknya hak veto tersebut dikaji ulang," tegas Bamsoet.

Lebih lanjut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, sejalan dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020, DPR RI mendukung empat prioritas yang akan dijalankan pemerintah Indonesia di Dewan Keamanan PBB.

DK-PBB.jpg

Prioritas pertama adalah melanjutkan kontribusi untuk mewujudkan perdamaian dunia. Upaya tersebut akan dilakukan Indonesia dengan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global, dengan mendorong kebiasaan berdialog dan penyelesaian konflik secara damai.

"Prioritas kedua, membangun sinergisitas antara organisasi-organisasi regional dan PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Prioritas ketiga, meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme. Dan, prioritas keempat adalah menyinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan berkelanjutan," urai Bamsoet.

Ketua DPR RI ini berharap keempat prioritas tersebut dapat terlaksana dengan baik saat Indonesia menjalankan tugas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Bambang Soesatyo yakin keempat prioritas Indonesia tersebut akan berkontribusi pada pemberdayaan PBB dalam memelihara keamanan internasional dan perdamaian dunia.(*)

Jurnalis :
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Sholihin Nur

Komentar

Registration