Gerakan Milenial #MalangDariNol

TIMESINDONESIA, MALANG – DISAAT rakyat Bumi Arema diajak Indonesia untuk bergembira dengan menu 'Pesta Demokrasi' yang dihidangkan di meja Pilkada, beberapa wakil rakyat harus meneteskan air mata karena diperiksa penyidik lembaga negara bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil rakyat diperiksa karena diduga menerima suap dan dinilai telah menciderai sistem bernegara dan 'membius demokrasi Indonesia'. Saatnya menata #MalangDariNol

Kejadian itu bisa dikata adalah 'petir demokrasi' jelang pelaksanaan Pilkada di Kota Malang, yang populer dengan sebutan Kota Bermartabat, yang dinilai kaya akan lembaga pendidikan dan destinasi wisata. Kota Malang adalah kota idola bagi wisatawan di banyak daerah di Indonesia, terutama bagi Aremania dan Aremanita.

Walau 'petir demokrasi' itu menyambar 18 wakil rakyat dan kepala daerah, pesta demokrasi yang bermerek Pilkada itu, tetap berjalan secara demokratis. Suara sah mayoritas rakyat, menentukan pilihannya pada duet Sutiaji-Sofyan Edi. Kini, duet itu menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang yang sah.

Tak lama pesta demokrasi itu usai, pada Senin 3 September 2018, bencana demokrasi kembali datang. Penyidik KPK kembali menetapkan tersangka terhadap 22 anggota DPRD Kota Malang. Dengan begitu, kasus suap itu sudah menyeret sebanyak 43 orang, yang terdiri dari pejabat eksekutif Pemerintah Kota Malang sebanyak 2 orang, serta 41 anggota DPRD Kota Malang.

Bencana korupsi yang terjadi di Kota Malang ini, melahirkan banyak istilah dan bahkan bertabur hastag di dunia maya. Lahir gerakan krisis kepercayaan pada wakil rakyat hingga gerakan Malang darurat demokrasi. Puluhan legislatif dan dua eksekutif itu dinilai telah menciderai sistem Demokrasi.

Dari peristiwa itu, lahir istilah petir demokrasi, bencana korupsi, darurat demokrasi atau apalah namanya, jelas banyak melahirkan ide cemerlang dan gemilang dari generasi milenial yang hidupnya diselimuti digitalisasi. Gerakan dan istilah itu, bergerak maju menjadi gerakan demokrasi, yang bertujuan untuk memperbaiki.

Dari tujuan suci itulah, terlahir ide gerakan #MalangDariNol. Gerakan yang digagas kaum muda milenial melalui hastag itu, akan mencoba menata Kota Malang dari nol dan merawat yang sudah dikelola secara tertata. Berniat membersihkan kotoran dan najis yang diselipkan dalam saku demokrasi Indonesia.

Merawat, menata dan membersihkan kotoran yang tertempel dalam saku demokrasi itu memang tidak mudah. Perlu proses panjang dan bahkan perjuangan yang harus berdarah-darah.

Semua pihak, harus kembali diingatkan apa dan seperti apa makna demokrasi itu? Mengutip jabaran Robert Dahl tentang demokrasi, bahwa demokrasi adalah sikap pemerintah terhadap kehendak rakyatnya dalam kancah kebangsaan dan bernegara. Karena demokrasi adalah jati diri suatu bangsa, dimana Pancasila sebagai dasar negara Repubik Indonesia.

Lalu, bagaimana praktik berdemokrasi di Indonesia? Salah satu sila dalam Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Ada dua cara untuk membuat kebijaksanaan atau satu keputusan. Yaitu dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat atau kata sepakat. Kata sepakat tentu diambil dengan memperhatikan suara atau aspirasi mayoritas dan minoritas.

Itu sebabnya, dalam demokrasi Pancasila tidak dikenal istilah diktator mayoritas dan tirani minoritas. Ketika mayoritas berkuasa, kelompok minoritas akan mendapat pengayoman hingga dapat hidup berdampingan. Itulah yang dimaksud demokrasi yang bernilai ajaran Rahmatan lil alamin.

Darurat demokrasi yang melahirkan #MalangDariNol, lahir untuk mengajak semua pihak, dari kaum tua hingga kaum muda, bersama-sama menata kembali proses berdemokrasi. Jangan pernah lupa akan sejarah kelam yang membuat demokrasi terkotori, namun tak baik rakyat terus berada pada cengkraman fobia bencana korupsi.

Tak lama lagi, NKRI akan menggelar pesta akbar pemilihan wakil rakyat (Pileg), Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Pesta demokrasi itu akan menjadi panggung politik elit lokal dan nasional. Generasi emas milenial NKRI akan 'bertarung merebut kursi dewan' dengan cara bersih dan legal.

Untuk di Kota Malang, para elit lokal tak boleh fobia akan bencana korupsi. Tapi harus bergerak menata dan merawat gerakan politik berkeadaban sebagai invetasi sosial. Bersih dalam menata diri, berprestasi dalam membawa profesi. Mari bersama menata #MalangDariNol untuk menjunjung tinggi demokrasi yang suci. (*)

*) Yatimul Ainun, Pemimpin Redaksi TIMES Indonesia

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement