Asian Games Rp 30 T, Pertemuan IMF-Bank Dunia 810 M, Gempa Lombok 38 M

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai, pemerintah bersikap tidak adil lantaran pemerintah baru menggelontoran dana sebesar Rp 38 Miliar ke Wilayah Lombok, namun untuk perhelatan Asian Games 2018, pemerintah mengucurkan dana hingga Rp 30 triliun dan untuk menyambut pertemuan IMF dengan Bank Dunia, Pemerintah juga menggelontorkan dana sebanyak Rp 810 Miliar.

Padahal, kata dia, gempa diwilayah Lombok itu telah menelan korban jiwa sebanyak 548 dan meluluhlantakkan infrastruktur vital serta menghancurkan ribuan rumah, gedung dan masjid.

"Pemerintah baru mengucurkan dana Rp 38 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari bantuan pemerintah untuk pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia  Oktober 2018 sebesar Rp 810 miliar dan Asian Games Rp 30 triliun. Hal ini dinilai tidak adil," katanya kepada TIMES Indonesia, melalui sambungan elektronik, Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Menurut dia, ketidakadilan anggaran tersebut adalah potret nyata dan ketidakpedulian Pemerintahan Jokowi saat ini. 

"Hal ini semakin membuktikan pemerintah tidak adil terhadap orang-orang miskin dan korban bencana alam yang saat ini sedang menderita. Bahkan pemerintah cenderung meninabobokan orang-orang kaya dan kaum elit," katanya.

Potret ketidakpedulian, kata dia dapat dilihat dari distribusi anggaran dimana ketika ceremonial, pemerintah berani menghabiskan anggaran dengan nilai yang sangat fantastis, seperti pertemuan bank dunia mencapai Rp 850 miliar dan 30 Triliun untuk Asian Games 2018 yang diselenggarakan secara besar-besaran di atas penderitaan rakyat Indonesia. 

Pemerintah  harus tahu bahwa bencana alam di Lombok telah menjadi perhatian dunia internasional, termasuk para atlet yang saat ini sedang berlaga di Asian Games 2018.

Menurut dia, semestinya Pemerintah memastikan adanya pemenuhan kebutuhan hak asasi termasuk sandang, pangan dan papan untuk korban bencana alam.

"Upaya-upaya pemenuhan remedial bagi korban termasuk korban gempa di Lombok menjadi urgensif. Oleh karenanya rakyat pantas kecewa pada Jokowi yang harusnya secara jujur menyampaikan kepada peserta Asian Games bahwa bangsa Indonesia sedang dalam musibah," ujar dia.

Diumumkannya gempa Lombok pada para atlet Asian Games, kata dia, dimaksudkan agar para atlet internasional, bisa menjadi memgabarkan kedunia luar dan simpati dunia pasti akan berdatangan.

"Gempa NTB telah merusak segalanya termasuk korban nyawa yang tidak sedikit jumlahnya maka termasuk bencana besar sehingga  penanganannya harus diambil alih pemerintah pusat dengan managemen termasuk pendanaanya.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah melalui BNPB agar menetapkan Gempa Lombok statusnya dinaikan menjadi Bencana Nasional.

"Pernyataan bencana nasional tidak terpengaruh pada Lombok baik investasi dan destinasi wisata karena bencana alam ini sudah tentu diketahui oleh publik di seluruh dunia. Tidak ada alasan yang lebih kuat untuk menghindari tanggungjawab pemerintah dengan alasan investasi dan pendapatan dari sektor pariwisata selain empati Kemanusian," katanya.

Hal tersebut berpedoman pada pengalaman gempa dibeberapa kota lainnya seperti Aceh, Yogyakarta dan lainnya.

"Idealnya sudah punya pengalaman cukup untuk bekerja secara sistemik, terkordinasi, cepat, tepat dan maksimal. Baik pada fase darurat paska gempa, fase rehabilitasi dan recovery semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan infrastruktur masyarakat," katanya.

Lantaran pemerintah tak segera mengumumkan status bencana nasional dan hanya menggelontorkan anggaran sebesar Rp 38 triliun, Tokoh asal Papua ini pun merasa nalar publik tercederai.

"Gempa Lombok di tangan Jokowi yang mengecilkan suasana kebatinan masyarakat Lombok yang sedang sedih. Memang ironi di negeri kemanusiaan yang adil dan beradab," ujar dia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement