Pemkab Lamongan Ajukan Penambahan Target Pendapatan Daerah

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Pemkab Lamongan mengajukan sejumlah penyesuaian dalam rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2018, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim).

Satu di antaranya, dengan menaikkan target Pendapatan Daerah sebesar 3,8 persen. Pengantar nota keuangan P-APBD 2018 itu, disampaikan Bupati Fadeli dalam Rapat Pripurna DPRD, Senin (20/8/2018).

“Untuk Pendapatan Daerah, direncanakan naik 3,8 persen menjadi sebesar Rp 2.904.634.147.135. Kemudian Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 2.950.680.611.024,51, atau naik 4,42 persen,” kata Fadeli menguraikan postur anggaran di P-APBD 2018.

Rancangan tersebut, akan mengalami defisit sebesar Rp 46.046.463.889,51. Defisit ini selanjutnya akan dikelola melalui pengelolaan penerimaan pembiayaan yang sebesar Rp 74.596.463.889,51.

Ia membeberkan, dari nilai tersebut, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 28.550.000.000. “Kenaikan Pendapatan Daerah diantaranya akan disokong kenaikan Pendapat Asli Daerah (PAD) yang mencapai 5,15 persen. Yakni ditargetkan menjadi Rp 495.857.330.740,” ucapnya.

Juga dari kenaikan komponen kain-lain PAD yang Sah sebesar 10,86 persen, atau Rp 301.435.698.528. Serta dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan menjadi sebesar Rp 702.009.925.395, atau naik 13,32 persen.

Lebih lanjut Ia menguraikan, untuk komponen Belanja Daerah, justru ada penurunan Belanja Pegawai sebesar 2,74 persen menjadi Rp 952.614.376.254,51.

“Ini akibat adanya penyesuaian belanja gaji, tunjangan pegawai dan insentif yang disesuaikan realisasi di masing-masing perangkat daerah,” kata Fadeli.

Sementara untuk komponen Belanja Hibah ada kenaikan sebesar 28,1 persen menjadi Rp 155.859.820.000. “Kenaikan ini untuk belanja operasional madrasah diniyah, dan belanja operasional sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),” ujarnya.

Belanja ini, dikatakan Fadeli, juga digunakan untuk menaikkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 1,98 persen menjadi Rp 517.452.832.337. “Ini terutama untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di desa,” tuturnya.

Untuk Belanja Langsung yang memuat program dan kegiatan dialokasikan naik menjadi Rp 1.297.653.372.433 atau naik 9,1 persen. “Diantaranya untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian,” ucapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement