Workshop Penyusunan Formasi Pemkot Pasuruan

TIMESINDONESIA, PASURUAN – Pemerintah Kota Pasuruan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan, pada hari Rabu (18/7/2018) malam, bertempat di Hotel Sahid Montana-Kota Malang, menyelenggarakan kegiatan workshop penyusunan formasi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2018.

Kegiatan tersebut secara resmi di buka oleh Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, yang juga di hadiri oleh sejumlah pejabat di Pemkot Pasuruan, diantaranya: Asisten Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan SDM, serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

"Kegiatan workshop penyusunan formasi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2018 ini, adalah untuk merumuskan jumlah kebutuhan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan riil organisasi.

Sedangkan tujuannya agar pejabat pengelola kepegawaian/staf pengelola kepegawaian dapat mengetahui dan menentukan jumlah kebutuhan pegawai yang tepat di lingkungannya.

Supaya diperoleh jumlah pegawai yang tepat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan efisien serta dalam rangka penataan aparatur masing-masing OPD di masa mendatang," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Drs.

H. Mokhamad Faqih, M.Si, kepada para peserta kegiatan workshop yang terdiri dari pejabat/staf yang menangani urusan kepegawaian  di masing-masing OPD, Kasubag tata usaha pada UPT Puskesmas serta UPT perbekalan dan kefarmasian serta kasie tenaga pendidik dan kependidikan SMP/staf yang menangani tenaga pendidik dan kependidikan SMP pada dinas pendidikan dan kebudayaan.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Drs. H. Bahrul Ulum, MM menyampaikan bahwa diadakannya kegiatan itu adalah untuk menerima aparatur baru yang memadai dan handal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan CPNS di Pemerintah Kota Pasuruan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien.

Selama ini Pemerintah Pusat memberlakukan moratorium sejak tahun 2015, sehingga kinerja pelayanan kurang maksimal.

Setiap tahun Pemerintah Kota Pasuruan mengusulkan penerimaan formasi CPNS tetapi belum di tindak lanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. "Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini di harapkan benar-benar disusun formasi sesuai dengan aturan yang ada sehingga prioritas dan jabatan yang diutamakan.

Dan juga benar-benar sesuai harapan dan tepat sasaran dalam rangka untuk pelayanan ke masyarakat," harap Sekda.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement