Mendagri: Aparatur Pemerintah Hukumnya Wajib Tegak Lurus

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Mendagri RI (Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia), Tjahjo Kumulo, kembali mengingatkan, aparatur pemerintahan dari pusat hingga daerah, harus tegak lurus. Siapa pun Presiden dan dari mana pun asal partainya. 

"Bagi aparatur wajib hukumnya tegak lurus kepada pimpinannya. Siapa pun pimpinannya,  sebagai  bagian sistem pemerintahan negara dari pusat,  daerah sampai desa. Ini harus jadi komitmen kita," ujarnya, Lampung (Rabu/7/2018).

Bekas Sekjen PDIP itu melanjutkan, sebentar lagi tahapan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan segera dibuka.

Jika tak ada aral melintang, pada bulan Agustus nanti, partai atau gabungan partai sudah harus mendaftarkan pasangan Capres dan Cawapres.

"Ini sudah memasuki tahap konsolidasi demokrasi. Seperti diketahui pada  2015  2017 dan 2018 Pilkada telah dilaksanakan dengan tuntas. Walau mungkin ada gugatan di MK, tapi secara keseluruhan berjalan aman," ucap Tjahjo.

Ia sebagai Mendagri RI atas nama pemerintah, merasa perlu mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak 2018. Termasuk para kepala desa serta aparat keamanan.

"Pemerintah tiap hari kita terus melakukan konsolidasi, dan mengevaluasi agar Pilkada aman. Dan pemilihan di 171 daerah yang wakili mayoritas pemilih berjalan lancar dan baik," demikian terang Mendagri RI, Tjahjo Kumolo.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement