Kontrol Silpa APBD, KNPI Kota Malang: Pemkot Butuh Mitra Strategis

TIMESINDONESIA, MALANG – KNPI Kota Malang punya saran menarik untuk penyelenggara pemerintahan baru di Pemkot Malang. Terutama terkait sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Kota Malang. "Bagaimana pun juga Silpa harus ada yang mengontrol. Ini yang perlu dipikirkan bersama,'' ujar ketua KNPI Kota Malang Hutama Budi Hindrarta.

Hal itu disampaikan pemuda yang akrab disama Abud ini di sela Pelatihan Perencanaan Daerah yang diselenggarakan KNPI Kota Malang bersama Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (FEB-UB) di Ruang Sidang Utama Gedung Dekanat FEB UB. Minggu, 15 Juli lalu.

Abud menambahkan, KNPI Kota Malang menyarankan pemda menggandeng mitra strategis untuk lebih proaktif Silpa ini. Tujuannya agar APBD tepat sasaran, efektif, dan efisien penggunaannya.

"Ini yang kami bahas di pelatihan perencanaan daerah. Sudah waktunya pemuda Indonesia turut mengendalikan potensi Silpa yang akan datang sehingga lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran dalam penganggaran dan pencapaian,'' tandasnya. 

KNPI dan FEB UB melatih 60 orang yang terdiri dari 20 unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun di KNPI dan fungsionaris Karang Taruna Kota Malang. Mereka bersemangat mengikuti pelatihan sejak pagi.

Topik pelatihan kali ini diusung  atas keprihatinan para pemuda mencermati Silpa APBD Kota Malang tahun anggaran 2017 lalu. Besarannya cukup fantastis, Rp 400 milyar lebih. Itu sebanding dengan 40% belanja langsung APBD TA 2017.

Padahal Silpa tahun sebelumnya pun pernah mencapai Rp 300 miliar. Dalam pelatihan tersebut, Abud menyampaikan bahwa ternyata cukup banyak menyumbang silpa akibat realisasi kinerja yang masih jauh dari target.

"Masih belum banyak yang belum menggunakan indikator capaian yang logis dan tepat sasaran,'' ujar Abud.

Dengan pelatihan ini ia berharap seluruh OKP lebih fokus pada keterlibatannya dalam proses-proses perencanaan daerah ke depan.

"Agar lebih relevan dan efektif ke depan, eksekutif dan legislatif perlu menggandeng mitra strategis bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti OKP atau komponen pemuda potensial lainnya. Ini dilakukan sejak proses perencanaan APBD, pelaksanaan program maupun evaluasinya", ujar Abud.

Hal tersebut, sambung dia, setidaknya akan membantu masing-masing OPD dalam menyusun target-target dan sasaran program serta indikator-indikatornya. Itu karena mitra-mitra strategis lebih memahami kebutuhan dan kondisi di masyarakat.

Ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang mana mewajibkan tiap-tiap OPD menggelar Forum Lintas SKPD/ OPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun mendatang. "Mestinya itu dimaksimalkan," tambahnya.

Sementara, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UB Dr. Wildan Syafitri mengapresiasi kemauan komponen pemuda di Kota Malang yang didorong oleh KNPI ini. Khususnya untuk mengawal program-program pembangunan daerah yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Saya pikir ini sebuah pendidikan politik yang cerdas. Di mana para pemuda peduli akan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh karena itu kami akan selalu bersinergi sesuai dengan amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi,'' tandas Wildan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement