Pileg Jangan 'Pilek'

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – KINI, kita menyongsong perhelatan Pemilu 2019.  Pertama kalinya, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) dilaksanakan dalam waktu bebarengan. Saat kolom ini ditulis, semua partai politik sedang sibuk rekrutmen Caleg dan melakukan pendaftaran sebelum benar-benar berlaga di arena Pemilu nanti.

Caleg yang kalah dalam suatu kompetisi pasti akan merasa kecewa, atau mungkin sakit hati. Oleh karena itu, dengan segala upaya, semua partai politik berupaya memenuhi tuntutan untuk mendapatkan dan mengajukan Caleg yang bisa diandalkan.

Namun, (semoga pembaca sepakat). Kita tak ingin, Pemilu sekadar prosedural, instrumental. Saatnya semua stakeholders demokrasi termasuk partai politik ber perhatian pada aspek substansial dari kontestasi electoral ini.

Satu di antara hal substansial tersebut ialah modernisasi dalam pola rekrutmen dan pembobotan kualitas Caleg yang akan ditarungkan di Pemilu.

Berkaca dari pengalaman Pemilu 2014, sedikit sekali partai politik perserta pemilu memiliki sistem kaderisasi yang mapan dan mampu menyiapkan kader yang siap mengikuti kontestasi. Juga banyak partai politik yang tidak memiliki sistem dan standar rekrutmen dalam menggaet calon legislatif dengan mengedepankan proses.

Yang terjadi adalah langkah asal mencomot Caleg, tanpa menelisik lebih jauh segala kesiapan subtansial seorang Caleg.

Kemudian apa yang terjadi?. Ketika perhelatan berlangsung, Pemilu tercoreng oleh ulah tak berintegritas yang dilakukan para kandidat dalam mendulang ‘secara haram’ suara rakyat untuk menduduki kursi dewan. Perilaku nir-integritas terpampang sangat mencolok, entah kita menerima atau mengabaikannya, tak jadi soal, yang jelas wajah pemilu saat itu sungguh tercoreng dengan kasus politik uang.

Rakyat sudah terlajur menggantungkan harapannya kepada legislatif yang baru saja dipilih, dan tertinggal menyaksikan peran mereka dalam berupaya menjadi fasilitator, menyalurkan aspirasi rakyat. Legistalif melenggang ke kursi dewan. Duduk dengan mengemban amanah yang telah dipercayakan kepada mereka, dan membuktikan kepada rakyat bahwa mereka memang pantas berada di kursi dewan. Bukti nyata yang telah dijanjikan dalam masa kampanye akan ditunggu realisasinya oleh rakyat.

Hal ini, terjadi, terpulang kepada ketidaksiapan parpol dalam  penyiapan kader dan rekrutmen Caleg. Kualifikasi Caleg yang diajukan oleh parpol belum benar-benar terukur. Banyak Parpol hanya mempercayakan kepada seseorang yang popular dan punya sumber daya untuk ikut kontestasi.

Faktanya saat ini popularitas dan kepemilikan sumber daya tidak cukup bagi seseorang untuk menjadi anggota legislatif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini meninggalkan masalah yang tak kunjung selesai bagi demokrasi. Ini kemudian, memicu masalah-masalah lain seperti hilangnya kepercayaan rakyat pada wakil-wakil-nya dan parpol.

Mencermati dinamika hari ini, nampaknya, partai politik masih mengalami kesulitan melakukan kanalisasi Sumber Daya Manusia. Partai kecil sering kekurangan kader, sehingga memberikan kesempatan terbuka kepada orang lain untuk mendaftar sebagai caleg.

Dan partai besar mengalami surplus kader diwarnai kompetisi internal. Problema ini diperparah dengan adanya tarikan faktor kekerabatan yang nampak masih diutamakan. Dibandingkan pertimbangan kualitas kader.

Seorang kader yang berkualitas belum tentu dipercaya dibandingkan kader lain yang memiliki kedekatan dengan petinggi di parpol. Ini disadari seiring banyak partai politik yang tidak lepas dari sistem pengelolaan partai politik dengan mementingkan lingkungan kerabat.

Patut, kiranya diberi catatan kritis dalam menghadapi pemilu 2019 nanti. Ialah model dadakan dalam pencalegan yang diterapkan dalam pemilu lalu.

Model ini tidak begitu bisa diharapkan membawa ke arah satu perubahan yang lebih baik bagi demokrasi. Model yang kita butuhkan adalah sebuah sistem berjenjang dan berkelanjutan untuk mengumpulkan sejumlah nama yang benar-benar layak.

Tahapan penyiapannya tak cukup asal-asalan. Dengan begitu wakil rakyat bisa tumbuh kembang dari rahim partai yang sehat, tidak masuk angin dan memberdayakan.

Dalam konteks tersebut, rakyat dalam menggunakan hak pilih dengan ikut mencontreng menjadi sesuatu yang benar-benar berharga dan dihargai. Karena hanya dengan demikian kualitas demokrasi kita bisa diperbaiki.

Beberapa hal nampaknya perlu diketengahkan kembali mengenai dasar etik lama di dalam momentum Pemilu. Bahwa menjadi Caleg bukan lahan mencari pekerjaan. Karena substansi jabatan itu untuk dedikasi dan pengabdian mewakili sejumlah basis konstituen.

Setiap caleg yang diajukan partai seharusnya memiliki kompetensi intelektual, moral dan sosial. Partai seharusnya bukan semata mendistribusikan orang, melainkan memiliki tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen, menyamakan nilai-nilai dan ideologi partai, serta melihat rekam jejak setiap Caleg mereka.

Karena, jabatan wakil rakyat tak layak dipegang sejumlah orang yang sedang belajar, coba-coba, atau sekadar berpetualang. Yang pada akhirnya hanya menjadikan bangunan demokrasi menjadi sakit-sakitan. Menjadi wakil rakyat itu amanah kekuasaan yang sangat serius. Perlu kesungguhan dalam penyiapan diri sebelum mereka terpilih menjadi wakil rakyat.

Rakyat senantiasa menanti dan menginginkan wakil rakyat yang baik. Karena disitulah dititipkan kedaulatan mereka. Maka, seyogyanya parpol tiada henti membenahi kader-kadernya. Menyiapkan Calegnya dalam menghadapi pileg yang semoga tidak pilek. (*)

* Penulis,  Ir H Supriyadi, Ketua DPD Partai Nasdem Banyuwangi

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement