Peristiwa - Daerah

Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Arabica Jadi Bagian Raperda 2018

Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Arabica Jadi Bagian Raperda 2018 Bupati Bondowoso Amin Said Husni, saat menyampaikan penjelasan tiga Raperda 2018 dan LIKPJ (FOTO: Moh Bahri/TIMES Indonesia)
Selasa, 15 Mei 2018 - 17:46

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah kabupaten Bondowoso ajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 2018 tentang perlindungan dan pengembangan kopi Arabica.

Hal itu disampaikan oleh bupati Bondowoso, Amin Said Husni, dalam acara Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah kabupaten Bondowoso, di Graha Paripurna DPRD Bondowoso, Selasa (15/5/2018).

Dalam penyampaian nota tentang Raperda 2018, bupati menyampaikan tiga Raperda. Di antaranya, Raperda tentang perlindungan dan pengembangan klaster kopi Arabica, pengelolaan barang milik daerah, dan Raperda tentang izin usaha jasa konstruksi.

Bupati-Amin.jpg

Menurut Amin, Raperda tentang perlindungan dan pengembangan klaster kopi Arabica, bertujuan agar kopi sebagai produk unggulan, dapat dipastikan terus berkembang dan mengalami peningkatan, baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya.

Intinya, lanjut Amin, bahwa klaster kopi yang selama ini dikerjasamakan, oleh pemkab Bondowoso dengan beberapa pihak, dapat terus eksis. Dia berharap, bisa terus dikembangkan di masa-masa yang akan datang.

“Bentuk penegembangannya nanti, selain klaster kopi Arabica di Java Ijen Raung, itu juga nanti bisa dikembangkan di kawasan Argopuro, seperti yang telah kita mulai pada tahun 2018 ini,” kata Bupati yang dikenal sebagai presiden Republik Kopi tersebut.

Dengan adanya Raperda tersebut, Amin juga berharap, pengembangan kopi bisa semakin cepat, dan memenuhi standar yang lebih bagus lagi.

Selain itu, Raperda tersebut, juga untuk melindungi tata niaga kopi. Meski sebenarnya tata niaga kopi sudah diatur dalam peraturan bupati (Perbup). Tapi pihaknya akan meningkatkan muatan dari perbub tersebut, dan akan memasukkannya ke Raperda. Sehingga posisi yuridisnya semakin kuat.

Soal hubungan petani dengan BUMD, antara BUMD dengan pembeli, pembeli dengan petani, dan bagaimana mereka bertransaksi, semua akan diatur tata kelolanya.

“Sehingga kita bisa memastikan, dari segi kualitas dan kuantitas kopi arabica Bonsowoso tetap bisa dipertahankan, dan tidak dirusak kepentingan jangka pendek, baik kepentingan petani dan pembeli,” imbuhnya.

Selain penyampaian nota tentang tiga raperda 2018, rapat paripurna DPRD Bondowso tersebut, berisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati, selama masa jabatan periode 2013-2018.

Rapat tersebut, dibuka dan dipimpin langsung, oleh ketua DPRD Bondowoso, H Tohari S.Ag. Hadir dalam rapat itu, Sekretaris Daerah, Karna Suswandi, Kapolres Bondowso, AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi, Dandim 0822 Letkol Inf Tarmuji, Forkopimda, dan perwakilan dari Oraganisasi Pemerintah Daerah (OPD). (*)

Jurnalis : Moh Bahri (MG)
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Sholihin Nur
Sumber : TIMES Bondowoso

Komentar

Registration