Diduga Ada Pungli dan Mal Administrasi, PTSL Desa Gendoh Disoal Warga

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Program  Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tahun 2017 di Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur, disoal warga. Diduga kondisi tersebut terjadi lantaran pelaksanaannya diduga terjadi praktik pungli dan mal administrasi.

Gonjang-ganjing ini mencuat sejak beberapa bulan lalu. Pasca pembagian sertifikat tanah program PTSL kepada masyarakat Desa Gendoh.

Warga kaget lantaran sertifikat yang keluar seluruhnya lewat program PTSL. Padahal, sejumlah warga mengurus melalui jalur reguler dengan biaya jutaan rupiah.

"Saya ngurus secara reguler dengan biaya Rp 20 juta lebih melalui perangkat desa, tapi setelah jadi kok berubah program PTSL, kan bisa diduga proses administrasi saya dirubah tanpa sepengetahuan saya," ungkap H, warga setempat, Senin (9/7/2018).

Yang harus digaris bawahi, lanjutnya, penggemukan biaya yang sampai Rp 20 juta lebih. Sedang pungutan untuk program PTSL hanya Rp 150 ribu saja.

Selain H, disebut-sebut juga masih terdapat warga Desa Gendoh, yang bernasib sama. Namun besarannya berbeda-beda.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Gendoh, Faizin, enggan berkomentar banyak terkait dugaan kasus PTSL ini. Dia hanya menyampaikan apa yang dia lakukan sudah sesuai aturan. 

Meski pihak perangkat desa diduga melakukan praktik pungli dan mal administrasi karena mengubah dari pengurusan reguler ke program PTSL dalam pengurusan sertifikat tanah di desa Gendoh itu, namun Faizin mengklaim yang dilakukan pihaknya sudah sesuai peraturan. "Semua sudah sesuai aturan," katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement