TIMESINDONESIA, JAKARTA – Manajemen publik merupakan suatu kinerja dari pemerintahan dan semua pegawainya untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Manajemen Pelayanan Publik adalah proses pelaksanaan ilmu yang gunanya untuk menyusun rencana, mengarahkan, mengkoordinasi serta menyelesaikan pelayanan untuk tercapai tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan.
Pelayanan itu suatu bagian yang tidak terlepaskan dari bagian penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan juga merupakan suatu bentuk yang nyata dari pemerintah dalam melayani publik. Pemerintah yang sebagai penyedia layanan publik juga harus melayani publik dengan cara yang baik dan optimal gunanya untuk menghasilkan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan sistem manajemen yang baik itu dikelola dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang dapat diandalkan agar terciptanya kinerja yang berkualitas dan membuktikan nilai bahwa dia memang pantas di pekerjakan.
Diperlukan langkah yang strategis khususnya pada aspek “manajemen” supaya dapat memberikan hasil yang sesuai harapan masyarakat. Pelayanan publik bisa dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam mengjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani semua masyarakatnya. Karena semakin baik kualitas pelayanan publik yang diberikan maka akan semakin tinggi rasa kepercayaan masyarakat kepada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
Di dalam pelayanan publik, telah dijelaskan bahwa pelayanan umum yaitu pasti mendahulukan kepentingan masyarakat bukan mendahulukan kepentigan pribadi, memudahkan urusan publik, mempersingkat waktu saat pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Yang telah dicantumkan ke dalam UU. No. 25/2009 di pasal 5 yang menerangkan kalau standar pelayanan menjadi sebagai patokan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan yang berkualitas, mudah, efektif dan dapat diukur.
Dalam suatu pelayanan harus saling terintegrasi saat menjalani ketentuan dan aturan perundang-undangan dalam bernegara, maka dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik harus berkesinambungan antara pemerintahan dengan masyarakat yang cara pelayanannya harus baik dan maksimal agar masyarakat merasa puas atas pelayanan yang telah diberikan.
Di dalam aspek pelayanan publik tersebut harus dilaksanakan secara sangat baik dan kualitas sangat baik oleh pemerintahan didalam menjalankan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Unsur-unsur tesebut telah menjadi kebutuhan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik dan paham, masyarakat tidak selaliu menuntut pemerintah atas pelayanan khusus tetapi juga harus mematuhi aturan dan ketentuan yang ada.
Dengan begitu maka, sistem pelayanan telah menjadi aturan yang sangat ketat dalam melaksanakan pelayanan publik. Salah satu upaya pelayanan publik yang berkelas yaitu dengan sistem pelayanan publik yang selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu ahli bernama Moenir (1992) menyampaikan pendapatnya yakni bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha yang memenuhi keppentingan orang lain sesuai dengan haknya. Adapun beberapa faktor untuk mengoptimalkan sebuah pelayanan publik antara lain: kepemimpinan, budaya organisasi, kelembagaan, tata kerja, evaluasi, penhgendalian, sarana prasarana, standar pelayanan, penggunaan teknologi informasi dan pengelolaan sumber daya manusia.
Pelayanan publik yang baik harusnya menjadi harapan bagi masyarakat. Pelayanan yang baik akan membuat masyarakat menjadi puas dan dengan begitu kepuasan masyarakat akan menjadi patokan baik buruknya pelayanan yang diberikan. Pelayanan publik yaitu fungsinya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam membantu urusan adminisitrasi pemerintahan atau publik. Pemberian pelayanan terletak kepada apapun yang diberikan maupun diterima namun gimana caranya melayaninya tersebut.
Wibowo (2013) menegaskan bahwa indikator kerja itu menganjurkan sudut pandang prospektif (harapan ke depannya) dari pada retrospektif (melihat ke belakang). Ada 7 indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkkan yaitu pertama motivate, means, competence, opportunity, feedback, standar dan goals.
Dengan tujuh indikator tersebut memberikan pemahaman jika indikator kerja itu butuh proses perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan dalam rangka meningkatkan kinerja dari para pegawai. Ketujuh indikator ini memberikan impikasi yang positif bagi aparatur negara dalam upaya membangun konsistensi , komitmen dan kebersamaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Pada aspek kinerja pelayanan, perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja menjadi bagian yang berkelanjutan pada kinerja pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik menjadi sebuah proses yang tidak bisa dipisahkan oleh tanggung jawab aparatur negara kenapa begitu karena mempunyai tujuan sebagai ukuran kualitas kerja yang dilakukan oleh aparatur negara gunanya untuk melihat kualitas kinerja dalam peningkatan pelayanan masyarakat.
Penerapan nilai budaya juga akan ajdi faktor pendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam tindakan mengevaluasi pelayanan publik. Indikator utama dalam memberikan pelayanan yaitu dengan memperhatikan hal dasar seperti untuk memnuhi kualitas pelayanan yaitu dengan perilaku dan sikap juga harus diperhatikan. Sumber daya aparatur pelayanan publik yang terakhir yakni profesional dan akuntabilitas. Dengan tidak adanya keduanya itu bisa menjadi faktor kualitas pelayanan publik menjadi lemah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Dengan hal tersebut maka pemerintahan telah menyediakan dan menyiapkan kebijakan dan strategi untuk melakukan upaya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas publik ini butuh dorongan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini sudah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam mencukupi aspek pelayanan publik.
Kualitas kinerja sebagai produktif aparatur pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Instansi pemerintahan dapat berjalan secara baik dan berkualitas kalau stakeholder telah menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Sistem pemerintahan dibangun oleh llembaga pemerintahan telah diatur untuk menghasilkan kualitas kerja yang maksimal yang sesuai harapan masyarakat.
Pelayanan publik yang masih belum maksimal dan kualitas yang masih rendah dengan aduan dari masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat juga masih rendah dan kinerja dari para pegawai juga masih belum maksimal yang berorientasi pada birokrasi bukan kepada kepentingan masyarakat.
Untuk pencapaian tujuan reformasi tentunya peran pemimpin menjadi acuan keberhasilan dari reformasi birokrasi. Dibutuhkan pemimpin yang visioner yang tegas dan bertanggung jawab terhadap reformasi birokrasi. Sebagai seorang pemimpin harus bersikap adil, bijaksana, dan tanggung jawab. Kualitas aparatur pemerintah diberbagai instansi memberikan dampak biak. Maka dengan hal tersebut akan meningkatkan kualitas birokrasinya. Kualitas kinerja seperti itu akan menjadi harapan bagi masyarakat. Serta dengan hal itu akan memberikan kepuasan masyarakat yangh telah diberikan oleh aparatur pemerintahan. (*)
Oleh: JUNIKA NUR CHOLIFAH
Identitas Buku
Judul : Manajemen Pelayanan Publik
Penulis : Hayat, S.AP, M.Si
Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Depok
Cetakan : Cetakan ke-1, Januari 2017
Jumlah halaman : xviii, 226
ISBN : 978-602-425-080-5
Reviewer : Indah Safitri, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Malang
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Deasy Mayasari |
| Publisher | : Rizal Dani |
