Terbukti Tak Netral di Pilkada Serentak 2018, Kemendagri Siap Copot M Iriawan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan ragu mencopot Komjen (Pol) M Iriawan dari posisi penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat bila terbukti tidak netral selama gelaran Pilkada Serentak 2018.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menegaskan hal itu menyusul polemik pengangkatan Iwan Bule, sapaan akrab Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, meski ia kini berstatus nonaktif sebagai anggota Polri.

"Kami pastikan bahwa kami tidak ragu-ragu untuk menyopot Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar jika terbukti salahi aturan atau tidak netral terkait Pilgub Jabar," kata Bahtiar, Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Disebutkan, sebelum menjabat sebagai Penjabat Gubernur adalah Sestama Lemhanas dan sudah tak aktif lagi dalam struktural Polri. 

"Pasal 148 dan Pasal 150, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bahwa TNI Polri yang menduduki jabatan ASN tertentu salah satunya Sestama Lemhanas tidak perlu beralih status menjadi PNS," jelasnya.

Karena itu, diangkatnya Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar menurut Bahtiar tidak melanggar aturan perundang-undangan. "Sehingga Iwan Bule secara sah dan memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Pj Gubernur sesuai Pasal 201 ayat 10, UU Pilkada 2016 sebagai pejabat tinggi madya di Lemhanas. Jadi sama sekali tidak ada aturan UU yang dilanggar," tutup dia. 

Sebelumnya, M Iriawan telah dilantik menjadi Pj Gubernur Jabar pada Senin (18/6/2018). Jabatan baru itu resmi disematkan padanya oleh Kemendagri di Bandung beberapa saat lalu. Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) atas posisi Pj Gubernur Jabar, M Irawan akan mengisi posisi tersebut hingga dilantiknya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2018. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement