Peristiwa - Daerah

Akademisi: KPK Bisa Langgar HAM Jika Menolak Putusan Hakim Praperadilan Century

Akademisi: KPK Bisa Langgar HAM Jika Menolak Putusan Hakim Praperadilan Century ILUSTRASI: Petugas KPK. (FOTO: TIMES Indonesia)
Selasa, 17 April 2018 - 21:55

TIMESINDONESIA, JAKARTAPutusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL tahun 2018 terkait kasus Bank Century menuai pro dan kontra. Gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan gugatan keenam terhitung sejak gugatan pertama di tahun 2009.

Putusan praperadilan ini dibacakan oleh Effendi Mukhtar sebagai hakim tunggal. Seiring berjalannya waktu, banyak pendapat bergulir mengiringi perkembangan kasus tersebut. 

Hal tersebut yang menjadikan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi atau yang biasa disebut PUSKAPSI Universitas Jember untuk menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema "Putusan Praperadilan Century, Bagaimana KPK Harus Bersikap?" di Aula FH Universitas Jember, Selasa (17/4/2018).

Dengan menggandeng praktisi dan akademisi, diskusi dikupas dari bermacam sudut. Mulai dari sudut pandang hukum pidana, sudut pandang hukum tata negara, serta sudut pandang praktis.

Di dalam pendapatnya, Bayu Dwi Anggono selaku Direktur PUSKAPSI FH Universitas Jember menyatakan bahwa sejauh ini KPK belum secara tegas menampakkan sikap tentang putusan praperadilan tersebut. Hal tersebut nampak dari pendapat juru bicara KPK, serta pimpinan KPK yang masih bersilang pendapat.

Bayu lantas mengutip pendapat Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa putusan praperadilan untuk memerintahkan KPK menetapkan tersangka adalah hal yang baru, bukanlah hal yang tepat. Menurutnya berlandaskan putusan praperadilan, jelas dikatakan dalam keterangan pemohon bahwa dalam tataran Pengadilan Negeri, dalam contoh Pengadilan Negeri Boyolali yang diputuskan pada tahun 2014 silam telah menerapkan hal tersebut.

Terkait adanya pendapat masih memerlukan alat bukti yang cukup, Bayu juga berkomentar bahwa sejatinya kenyataan yang memutus Mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya dalam tingkat Kasasi hingga berujung pada putusan 15 tahun penjara adalah bukti yang cukup, sehingga sudah tidak ada lagi alasan untuk menunda penetapan tersangka.

Jurnalis : Desi Wahyuningsih (MG)
Editor : Dody Bayu Prasetyo
Publisher : Rizal Dani
Sumber : TIMES Jember

Komentar

Registration