Peristiwa - Nasional

Pemerintah akan Batasi Transaksi Tunai Maksimal Rp 100 juta

Pemerintah akan Batasi Transaksi Tunai Maksimal Rp 100 juta Transaksi tunai. (FOTO: Tribunnews.com)
Selasa, 17 April 2018 - 19:28

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah dan Bank Indonesia akan batasi transaksi tunai maksimal sebesar Rp 100 juta.

Menurut Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, batas maksimal Rp 100 juta tersebut bahkan masih dinilai terlalu tinggi oleh sejumlah pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, mengusulkan batas maksimal transaksi tunai sebesar Rp 25 juta.

Erwin juga menyatakan memang batas tersebut masih dia nilai tinggi. Namun, hal itu bisa diubah jika masyarakat sudah mulai banyak yang menggunakan cara non tunai untuk melakukan transaksi pembayaran.

"Tapi setelah berkembang dan masyarakat lebih banyak pakai nontunai. Bisa kita diskusikan untuk diubah," kata Erwin saat diskusi soal Optimalisasi Penelusuran Aset Tindak Pidana Melalui Pembatasan Uang Kartal di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan alasan mengapa batas untuk transaksi tunai cukup sebesar Rp 25 juta saja. Hal itu untuk mempersempit peluang tindak kejahatan pencucian uang atau korupsi.

"Kalau bisa diturunkan menjadi Rp 25 juta, ini supaya ruang mereka semakin sempit," jelasnya.

Sedangkan Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) Yunus Husein mengatakan alasan menetapkan batas Rp 100 juta adalah banyak negara menetapkan Rp 100 juta sebagai batas maksimal untuk transaksi uang kartal.

"Di pasal 30 UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) itu Rp 100 juta batasnya. Di mana-mana, lintas batas negara memang banyak pakai Rp 100 juta. Yang di atas Rp 100 juta dianggap bernilai tinggi, kalau yang di bawah itu dianggap ritel," kata dia.

Seperti diketahui, dalam naskah RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) batas maksimal penggunaan transaksi tunai masih dibatasi maksimal Rp100 juta untuk setiap transaksi. 

Namun besaran batas maksimum itu masih didiskusikan antara pemerintah, BI, dan lembaga penegak hukum. Besaran maksimum itu juga masih bisa berubah saat pembahasan di DPR.

Nantinya, jika ada masyarakat yang ingin bertransaksi di atas besaran maksimum yang ditetapkan wajib menggunakan sistem keuangan perbankan seperti transfer. 

Selain transaksi yang lebih cepat dan efisien, hal ini juga bertujuan untuk mencegah tindakan pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. (*)

Jurnalis : Rizal Dani P
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Rizal Dani
Sumber : Antara News

Komentar

Registration