Peristiwa - Daerah Korupsi di Kota Malang

KPK Perpanjang Masa Penahanan Abah Anton Hingga 40 Hari ke Depan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Abah Anton Hingga 40 Hari ke Depan Wali Kota Malang non-aktif M Anton. (FOTO: Dok TIMES Indonesia)
Selasa, 17 April 2018 - 17:20

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wali Kota Malang non-aktif M Anton alias Abah Antoh selesai menjalani penyidikan kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015.

Tanpa banyak melempar pernyataan, Anton yang juga calon petahana di Pilkada Kota Malang 2018 itu mengaku, mendapat perpanjangan masa penahananannya hingga 40 hari ke depan. 

"Perpanjangan penahanan 40 hari," kata M Anton singkat sebelum meninggalkan gedung lembaga anti-rasuah di Jakarta, Selasa (17/4/2018) sekira pukul 15:56 WIB.

Hingga berita ini dirilis, pimpinan maupun Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum menyampaikan pernyataan resmi terkait perpanjangan masa penahanan terhadap M Anton tersebut. 

Diketahui, KPK pada Selasa 27 Maret 2018 menahan M Anton bersamaan dengan 6 anggota DPRD Kota Malang, yakni, Heri Pudji Utami, Abd Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiarti, Sukarno dan Ya'qud Ananda Gudban.

Sementara itu, pada Rabu 28 Maret, KPK melanjutkan penahanan terhadap lima anggota DPRD Malang terkait dugaan suap APBDP tersebut. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Kota Malang, M Zainuddin dan Wiwik Hendri Astuti, serta tiga anggota DPRD, Salamet, Mohan Katelu dan Suprapto. 

Kemudian Bambang Sumarto ditahan pada Kamis 29 Maret 2018 dan Sahrawi langsung dijebloskan ke rutan usai menjalani pemeriksaan Kamis 5 April 2018.

Terakhir, KPK pada Jumat 6 April 2018 juga menahan Abdul Hakim, Imam Fauzi, Sulik Lestyowati, Syaiful Rusdi, dan Tri Yudiani setelah menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang TA 2015 di Gedung KPK.

Sebelumnya, kasus dugaan suap untuk memuluskan APBD-P Kota Malang dilakukan bersama-sama pihak eksekutif dan legislatif. Kasus ini menjerat Wali Kota Malang non-aktif M Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

KPK menduga M Anton selaku Wali Kota Malang memberi hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Malang terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015. (*)

Jurnalis : Hasbullah
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Rizal Dani

Komentar

Registration