Politisi Partai Demokrat Desak Kementerian BUMN Rincikan Soal Hutang

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Politisi Partai Demokrat, Sartono Hutomo meminta Kementerian BUMN menjelaskan dengan rinci kepada publik ihwal hutang Rp 4.800 triliun.

Oleh sebab itu pihaknya akan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian BUMN agar masyarakat mengetahui penggunaan hutang tersebut.

"Saya minta (Kementerian BUMN, Red) merinci untuk apa saja hutang-hutang tersebut (digunakan dan di BUMN mana saja, Red), kami akan RDP kembali untuk mengetahui secara detail  laporan (penggunaan, Red) dari hutang tersebut," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Anak buah Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyayangkan sebab musabab Kementerian BUMN memiliki hutang yang sudah menggunung.

Dari pengamatannya, salah satu pemicu menggunungnya hutang Kementerian BUMN lantaran Pemerintah rezim Jokowi terlalu berambisi dalam membangun infrastruktur namun tutup mata dengan kesejahteraan rakyat.

"Kita sepakat Indonesia perlu infrastruktur namun jangan lah terlalu ambisius dengan mengorbankan kepentingan rakyat. (Akibat proyek tersebut, Red) jangka pendek misalnya dengan mencabut semua subsidi rakyat, saya pikir kurang pas," ujar dia.

Dicabutnya beberapa subsidi untuk rakyat, menurut dia lantaran ego sektoral presiden yang sangat tinggi dalam hal pembangunan infrastruktur.

Namun ambisi pemerintah itu dilakukan dengan tutup mata, tanpa melihat sisi kemampuan pembiayaan. Sehingga keputusan yang diambil pemerintah selain menghilangkan subsidi rakyat, juga menggadaikan aset-aset yang dimiliki.

"Dalam waktu 3,5 tahun di masa pemerintahan Jokowi anggaran infrastruktur dinaikan gila-gilaan, di tengah kondisi perekonomian yang tidak kondusif, pak Jokowi terlalu ambisius bangun infrastruktur padahal uangnya tidak cukup dengan kata lain kas pemerintah selalu defisit karena belanja negara lebih besar dari penerimaannya," bebernya.

"Lha ini dampaknya ke BUMN. BUMN ini terpaksa lah (hutang, Red) dan dipaksa (hutang, Red) untuk membangun infrastruktur dengan cara mencari sumber dana sendiri," imbuh dia.

Wakil rakyat dari Pacitan Jawa Timur VII ini khawatir apabila BUMN-BUMN itu tak bisa membayar cicilan hutang dan bunga, maka BUMN-BUMN tersebut akan diambil pihak asing.

"Ya misalnya jika jatuh tempo dan tidak bisa membayar cicilan dan bunga bisa juga BUMN-BUMN tersebut sama dengan tergadaikan," ujar politisi Partai Demokrat itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement