Peristiwa - Nasional

Surat Visum Setya Novanto Tidak Resmi

Surat Visum Setya Novanto Tidak Resmi Direktur RS Medika Permata Hijau dr Hafil Budianto Abdulgani saat bersaksi di Sidang menghalangi penyidikan Setya Novanto dengan terdakwa dokter Bimanesh Sutarjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/4/2018). (FOTO: Hasbullah/TIMES Indonesia)
Senin, 16 April 2018 - 14:46

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Direktur Rumah Sakit Medika Permata Hijau, dokter Hafil Budianto Abdulgani menyebut, surat visum yang dibuat Bimanesh Sutarjo untuk Setya Novanto tidak sesuai format surat resmi yang dikeluarkan rumah sakit.

"Surat visum tersebut berbeda dengan surat visum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Medika Permata Hijau," kata Hafil saat bersaksi dalam sidang perkara merintangi penyidik Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo di Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).

Menurut Hafil, surat visum yang digunakan Bimanesh menggunakan kop dan logo Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang lama. Nomor surat pun, kata dia, tidak sah lantaran tidak sesuai dengan urutan nomor surat yang resmi.

Dokter Hafil mengaku pernah membaca surat visum tersebut. Dia membenarkan dalam surat tersebut Bimanesh menuliskan keanggotaan Kepolisian RI. "Disana ditulis pangkat Komisaris Besar Polisi setelah namanya," katanya.

Menurut Hafil, dalam surat visum tersebut juga ditulis secara rinci kronologi kecelakaan dan diagnosa. Di sana tertulis ada bagian luka, benturan dan hipertensi. "Dalam visum tersebut juga ada foto yang memperkuat bukit adanya luka," ujarnya.

Namun Hafil enggan menjelaskan lebih lanjut tentang foto tersebut lantaran sudah masuk wilayah medis, bukan kapasitas dia selaku Direktur Rumah Sakit.

Diketahui, dalam kasus ini, Jaksa KPK mendakwa dokter Bimanesh Sutarjo merekayasa diagnosis medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan untuk merintangi penyidikan korupsi E-KTP yang menyiret Setya Novanto. 

Atas perbuatannya, Jaksa KPK mendakwa Bimanesh Sutarjo melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Jurnalis : Hasbullah
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rochmat Shobirin
Sumber : TIMES Jakarta

Komentar

Registration