Kata Teguh Juwarno, Anggaran Rezim Jokowi Belum Memihak Koperasi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengaku kecewa terhadap pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Salah satunya, anggaran rezim Jokowi belum memihak koperasi dan UKM. 

Menurut Teguh, meskipun presiden sudah berkali-kali menegaskan akan mendukung Koperasi, namun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kemenkeu dalam tiga tahun terakhir belum juga memahami keinginan presiden.

"Saya secara pribadi menggatakan kecewa terhadap pemerintahan Jokowi  karena politik anggaran tetap tak mendukung Koperasi," katanya saat memimpin Rapat Kerja bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

"Tiga tahun berturut-turut anggaran Kemenkop dibawah 1 Trilun," imbuhnya. Pada kesempatan itu, Wakil Rakyat dari Kabupaten Brebes-Tegal itu mengungkapkan bahwa Koperasi merupakan pilar ekonomi bangsa yang tahan banting.

"Sampai saat ini. Ukuran politik anggaran disektor rill ini dalam kaitan ini kita merasa bahwa komitmen (pemerintah ; Bappenas dan Kemenkeu) belum diwujudkan dalam komitmen anggaran," katanya.

Sekedar informasi, tahun 2018, Kemenkop UKM menetapkan pagu anggaran kementeriannya sebesar Rp 944,5 miliar.

Senada dengan Teguh, Anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar, Lili Asdjudiredja mengaku kecewa dengan Bappenas dan kemenkeu lantaran tak mendukung politik anggaran di Kementerian tersebut.

"Seusai dengan Pagu indikatif 2017 itu cukup banyak. Namun demikian dari pagu 2017, 2018 dan 2019 anggarannya gak naik2 nih pak," katanya.

Menurutnya anggaran di Kemenkop UMKM sangat jauh dengan kementerian lainnya. Oleh karena itu dia mengusulkan kepada Banggar DPR dan Pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran.

"Saya usul pak ketua khusus bagian anggaran kalau gak salah rapat lalu. Itu saya usulkan anggaran lebih dari 1.7 Triliun, Karena bagaimanapun industri umkm ini sangat strategis. Karena fokusnya tak hanya keuntungan dan penyerapan kerja saja. Tapi juga fokus pada Pemerataan kesejahteraan dan keadilan," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI lainnya, Melani Leimena Suharli juga mendukung ada perubahan Anggaran di Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasalnya, jika pemerintah berpihak dalam politik anggaran pada kementerian tersebut, maka akan banyak lahir pengusaha-pengusaha baru dan negara akan semakin kuat.

Selain itu dengan dukungan anggaran dan diberi pelatihan yang memadai, dia yakin anak muda akan terhindar dari kelompok radikal dan narkoba.

"Harusnya anggaran kemenkop 2 Triliun, itu bagus, nanti kan banyak pengusaha baru lahir, Maka mereka-mereka yang terkena narkoba, terkena paham radikal bisa terkikis. Karena mereka tenaga dan pikirannya terserap ke bisnis awal koperasi," yakinnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengaku telah mengupayakan kementeriannya untuk bisa memperoleh anggaran lebih dari Rp 1 Triliun.

"Fokus mengenai oenambahan anggaran, Sebenarnya kami sudah menyampaikan pada tahun 2017 itu Rp 1 T lebih, yang kita bahas ke kemenkeu dan banggar itu Rp 1 Triliun lebih," katanya. 

"Tahun ini kami akan lakukan lagi, kita akan berjuang maksimal, kami juga persiapkan juga penambahan anggaran itu 1.717 Milyar," kata Puspayoga.

Respons Puspayoga itu menjawab ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno terkait anggaran rezim Jokowi yang belum memihak koperasi dan UKM. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement