Rabu, 19 Desember 2018
Politik

Menilai Kinerja Jokowi Bidang Ekonomi, Hingga Pergeseran Kekuasaan Sebelum Pilpres 2019

Menilai Kinerja Jokowi Bidang Ekonomi, Hingga Pergeseran Kekuasaan Sebelum Pilpres 2019 Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono (FOTO: Hasbullah/ TIMES Indonesia)
Sabtu, 26 Mei 2018 - 22:44

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Persoalan ekonomi masih menjadi isu utama yang dianggap tidak berhasil selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono menyebut hal itu perlu disikapi serius.

Sebab, berdasarkan hasil survei Roda Tiga Kinsultan (RTK) misalnya, isu ekonomi ini merupakan rangking problem tertinggi dibanding infrastruktur yang hanya berada pada posisi ketujuh. 

"Hasil surveinya (RTK) menyatakan rangking problem tertinggi soal ekonomi, lapangan pekerjaan, soal tempat tinggal, sembilan harga pokok, dan inflasi," kata Ferry saat berbincang-bincang dengan TIMES Indonesia (timesindonesia.co.id). 

Meskipun secara umum masyarakat puas dengan kinerja Jokowi, namun menurut dia, konsen dalam mengukur tingkat kepuasan harus dilihat dari sisi isu yang paling tinggi.

"Masyarakat puas ngak terhadap ekonomi?. Menurut saya ngak, ngak ada yang bilang ekonomi di Indonesia baik. Pertumbuhan ekonominya cuma lima persen, terus neraca perdagangan kita lebih banyak impornya, kemudian beras, bawang putih, gula, semuanya sudah impor," tuturnya.

Kinerja Jokowi di bidang lapangan pekerjaan juga tidak menunjukkan hasil signifikan. Melihat hasil survei RTK, disebutkan bahwa tingkat ketidakpuasan masyarakat berada pada angka 62,2 persen. 

"Tingginya angka pengangguran dimana-mana. Angkatan kerja 2,4 juta setiap tahun nggak ketampung. Belum lagi sekarang pengangguran baru yang karena tidak ada industri baru yang terbangun di Indonesia," ucapnya. 

Kinerja Jokowi di sektor lapangan pekerjaan kian diperparah seiring banyaknya tenaga kerja asing (TKA) asal China yang masuk ke Indonesia. 

"Kemudian ada isu maraknya tenaga kerja asing khususnya dari China masuk dalam jumlah yang signifikan, masuk mengambil perkerjaan buruh yang unskill,"

Sebelum hasil survei RTK ini dirilis, Ombudsman sebenarnya pada April lalu juga menyatakan, banyak TKA yang tidak memiliki keahlian masuk ke Indonesia setiap hari. TKA tersebut sebagian besar berasal dari China. 

Temuan itu didasari investigasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka penempatan dan pengawasan TKA di Indonesia yang dilakukan pada Juni-Desember 2017. Investigasi dilakukan pada 9 provinsi di Indonesia.

"Akibanya, daya beli masyarkat kita menurun, dan perusahaan-perusahan ritel modern sekarang mulai tutup satu persatu, pasar-pasar tradisional, barusan saya ketemu dengan mereka sekarang meraka terancam keberadaannya," terang Ferry. 

Begitu juga dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun ia sebut terancam keberadaannya akibat daya beli masyarakat menurun. Padahal, Ferry mengungkap, bahwa saat krisis moniter 1998 silam, UMKM inilah yang mampu bertahan dan menjadi benteng perekonomian nasional. 

"Sekarang ini mengingatakan kita semua, justru UKM dan koperasi ini hancur. Bisa kita bayangkan, seandainya nilai tukar rupian 15 ribu dan kemudain ini memicu krisis moneter, ambruknya usaha besar, bayangkan yang pada tahun 1998 menopang kita, UKM dan koperasi saat ini sudah tidak ada lagi benteng perekonomian nasional," bebernya. 

Diketahui, pada Jumat 25 Mei kemarin, nilai tukar Rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan rupiah bukan hanya terhadap dolar tapi juga mata uang lainnya. Melansir data RTI, hingga pukul 10.30 WIB, rupiah melemah 0,035 ke posisi Rp 14.145. Rupiah juga terlihat melemah terhadap dolar Australia sebesar 0,23% ke Rp 10.701.

Dibandingkan mata uang China, Yuan, Rupiah juga melemah 0,18% menjadi Rp 2.214. Begitu juga terhadap mata uang euro, turun 0,16% ke posisi Rp 16.564 dan terhadap yen Jepang turun 0,28% ke Rp 129,1.

Bahkan rupiah juga melemah terhadap mata uang negara Asean. Terhadap ringgit Malaysia turun 0,25% ke Rp 3.548. Lalu terhadap dolar Singapura turun 0,21% ke Rp 10.549 dan terhadap bath Thailand turun 0,16% ke Rp 441.

Merujuk pada hal itu, Ferry khawatir rupiah terus melemah ke level Rp15 ribu per US$1 cukup terbuka. Pelemahan dari nilai tukar rupiah di level Rp14.000 ke Rp15.000 ini menurutnya terhitung lebih cepat dibanding saat rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp14.000.

"Saya tadi lihat sudah Rp14.000 kok waktunya lebih cepat dari waktu Rp 13.000 ke Rp14.000," kata dia.

Menyikapi tren melemahnya nilai tukar rupiah ini, Ferry menyatakan pimpinan partai politik perlu melihat kemungkinan bahwa bisa terjadi pergeseran kekuasaan sebelum pemilihan umum di 2019 mendatang.

"Ini masalah saya menyampaikan supaya tokoh politik jangan hanya ngomonginnya 2019, karena bisa saja yang terjadi sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi sebelum 2019 gitu," terang dia.

Selain itu dirinya juga mengimbau kepada para elit politik seperti Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan seluruh pimpinan parpol perlu berbicara mengenai krisis ekonomi di samping pemilu 2019 mendatang.

Pasalnya menurut dia sejumlah pengamatekonomiseperti Fuad Bawazier dan Rizal Ramli menilai Indonesia di bawah pemerintahanJokowikali ini tengah memasuki fase krisisekonomi. "Ini krisis ekonomi, saya beranikan ngomong ini menjelang krisis ekonomi pak Fuad Bawazier pak Rizal Ramli yang menjadi sebagian referensi kita ini sudah mengatakan situasinya bahaya," tutupFerry Juiantono.(*)

Jurnalis : Hasbullah
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Sholihin Nur

Komentar

Registration