Peristiwa

KemenPAN RB Evaluasi SAKIP untuk 12 Daerah di Jatim

Selasa, 24 April 2018 - 11:43 | 54.49k
KemenPAN RB bersama sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo Jawa Timur, usai menggelar pra evaluasi SAKIP di ruang rapat Binaloka Pemprov Jatim. (FOTO: Istimewa)
KemenPAN RB bersama sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo Jawa Timur, usai menggelar pra evaluasi SAKIP di ruang rapat Binaloka Pemprov Jatim. (FOTO: Istimewa)

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) akan melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), untuk 12 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Probolinggo.

12 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, menurut Kemenpan RB, memiliki komitmen yang tinggi dalam perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing daerah.

Sedangkan Pemkab Probolinggo, dan 10 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur memperoleh nilai BB (sangat baik) sedangkang Kabupaten Banyuwangi memperoleh nilai A (memuaskan). Selain itu, mereka dinilai telah mampu merumuskan indikator output dan outcome yang smart dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemkab Probolinggo meraih nilai BB dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2017 dan membuahkan penghargaan yang diterima tanggal 31 Januari 2018 di Nusa Dua Bali.

“Saya memberi tantangan Sakip, ZI dan WBK ini khususnya untuk Kecamatan, dan tim evaluasi kami akan datang lagi sekitar Agustus-September tahun ini untuk mengevaluasi kinerja daerah” kata Mohammad Ateh, Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas KemenPAN dan RB, di ruang rapat Binaloka Pemprov Jatim, Minggu (22/4/2018) lalu.

Ia menganjurkan agar 12 Kabupaten/Kota yang telah baik ini memiliki tekad untuk menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan publik dengan menerapkan konsep SAKIP, ZI, dan WBK secara terintegrasi, dan dilakukan terus menerus sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Ini kami memberikan tantangan berikutnya, antara lain penerapan SAKIP di OPD dan Kecamatan yang diintegrasikan dengan pengembangan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK),” tambah Ateh.

Sementara itu, Pj. Bupati Probolinggo R. Tjahjo Widodo, menyatakan akan menindaklanjuti arahan KemenPAN dan RB, menunjuk serta mendampingi RSUD Waluyojati Kraksaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kominfo, Kecamatan Dringu dan Sumberasih sebagai OPD dan Kecamatan sasaran ZI dan WBK.

“Dan ini yang memang kita harapkan. Dengan harapan pula, untuk kedepan kami  mampu merealisasikan zona integritas dan wilayah bebas korupsi dalam implementasi SAKIP. Kita Pemkab Probolinggo, harus benar-benar bekerja keras untuk mencapai keberhasilan kedepannya,” papar Tjahjo, Selasa (24/4/2018). (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES