PP GPII Desak PT Telkom Klarifikasi Adanya Dugaan Diskriminasi Dana CSR

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII), Masri Ikoni mendesak PT Telkomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk segera mengklarifikasi adanya dugaan pembagian dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nya yang dinilai diskrimantif. 

"Direksi PT Telkom harus menjelaskan kepada publik, kenapa bisa sampai seperti itu," kata Masri ketika dihubungi wartawan, Sabtu (21/4/2018).

Secara tegas ia menolak adanya sikap diskriminatif tersebut, apalagi dilakukan oleh perusahaan BUMN besar seperti PT Telkom. Menurut Masri, pemberian santunan CSR harusnya tidak sekadar usul subyektifitas pejabat direksi. Apalagi kalau angkanya sampai terpantau mencolok.

Pihak PP GPII sendiri, kata dia, akan mendalami laporan-laporan yang beredar soal CSR PT Telkom ini. Di antaranya terkait keterlibatan Direktur Utama (Dirut) PT Telkom, Alex J Sinaga.

"Apakah benar dari Dirutnya atau ada memang salah satu direksi yang meng-acc, jadi begitu. Kita pelajari dulu," kata Masri.

"Lagi pula, yang namanya CSR berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, kalau Telkom di bagian informasi dan teknologi, ya di bagian situ saja," tambahnya.

Dikatakan, PT Telkom sebenarnya kurang tepat memberikan dana CSR untuk pembangunan rumah ibadah. Menurut Masri, santunan tersebut tak sesuai peruntukkannya. Ditambah, selisih dana yang digelontorkan perusahaan tersebut dianggap sangat tak berimbang.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Peduli Keadilan (MPK), Jamal, mengatakan diskriminasi ini terasa di dalam berbagai kegiatan CSR PT Telkom. Mulai dari perbaikan sarana ibadah, akses air bersih hingga fasilitas pendidikan berupa BLC dan i-CHAT yang menghabiskan dana sampai Rp3,95 miliar.

"Begitu juga pemberian bantuan untuk salah satu rumah ibadah di daerah NTT yang menggunakan anggaran Rp3,5 miliar," kata Jamal dalam siaran persnya yang diterima TIMES Indonesia, Rabu (18/4/2018).

Sementara itu, bantuan untuk masjid raya Mujahidin Pontianak hanya senilai Rp100 juta. Berbeda dengan pembangunan gereja di sejumlah daerah lainnya seperti di NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara, yang mencapai miliaran rupiah.

"Padahal, dana CSR diperuntukkan untuk masyarakat secara adil dan proporsional," ujar dia.

Ketidakadilan ini, kata Jamal, bisa berdampak pada berkembangnya isu SARA di lingkungan masyarakat. Menurutnya, berpotensi muncul kecemburuan sosial karena bantuan keagamaan dari PT Telkom ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement