Kapolri: Sistem Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta untuk mengevaluasi kembali lewat sebuah kajian yang komprehensif soal sistem pilkada langsung. Mengingat banyak aspek negatif yang muncul dibandingkan dengan aspek positifnya.

"Setelah 20 tahun kita reformasi, kita juga lihat ada dampak negatif dari Pilkada langsung ini," kata Tito dalam seminar nasional "Realitas dan Tantangan Konstitusionalisme HAM di Tahun Politik" di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Sabtu (31/3/2018).

Menurut Tito, aspek positif pilkada langsung adalah ruang demokrasi serta hak untuk dipilih dan memilih terbuka lebar. Namun, di sisi lain, pilkada secara langsung juga menciptakan polarisasi baru di tengah-tengah masyarakat.

"Suka atau tidak suka, kita sudah membelah masyarakat dan setiap keterbelahan itu kalau tidak dikontrol akan menimbulkan konflik," katanya.

Yang perlu diperhatikan juga, menurut Tito, pilkada langsung berpotensi besar untuk terjadinya demokrasi berbiaya tinggi. Ini, katanya, akan memicu tindak pidana korupsi.

"Saya tidak mengatakan bahwa sistem pemilihan langsung itu buruk, tetapi memang ada dampak positif dan ada pula hal-hal negatif," ujarnya.

Untuk itu, Tito meminta agar pemerintah, akademisi dan LSM membuat kajian akademik untuk mengevaluasi ulang sistem pilkada langsung ini. 

Tito mengaku bahwa Polri juga sudah menyiapkan tim khusus untuk melakukan kajian tersebut.

"Kalau pilkada langsung lebih banyak manfaatnya, silakan jalan terus. Tetapi kalau dampak negatifnya lebih banyak cari solusi yang lain," kata Kapolri. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement