Peristiwa Daerah

KPK Harapkan Legislator Lahirkan Kebijakan yang Menutup Celah Korupsi

Jumat, 30 Maret 2018 - 16:53 | 41.15k
Kepala Satgas Bidang Politik Deputi Pencegahan KPK, Guntur Kusmeiyano (dua dari kiri) saat menjadi narasumber pada bimtek pendalaman tugas anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari PPP se-Jawa Timur, Kamis (29/3/2018) malam di Hotel Royal Orchid Garden.
Kepala Satgas Bidang Politik Deputi Pencegahan KPK, Guntur Kusmeiyano (dua dari kiri) saat menjadi narasumber pada bimtek pendalaman tugas anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari PPP se-Jawa Timur, Kamis (29/3/2018) malam di Hotel Royal Orchid Garden.

TIMESINDONESIA, BATU – Kepala Satuan Tugas bidang Politik Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Guntur Kusmeiyano berharap, melalui anggota dewan (DPR/DPRD) akan lahir regulasi kebijakan yang menutup celah untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Pesan itu disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) pendalaman tugas tahun 2018 bagi anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Jawa Timur, di Kota Batu.

BACA JUGA: Bimtek Anggota DPRD, DPW PPP Jatim Undang KPK

Melihat kondisi yang ada, kata dia, modus operandi korupsi seperti deret ukur. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti deret hitung.

Untuk itu, dia berharap, legislator turut serta dalam pencegahan korupsi melalui produk legislasi yang dihasilkan.

Dia mengatakan, 32,3 persen kasus yang ditangani KPK adalah aktor politik. 

"Ini anggota dewan di pusat, daerah dan seterusnya yang merupakan representasi dari partai politik," ujarnya usai pemaparan, Kamis (29/3/2018) malam di Hotel Royal Orchid Garden.

BACA JUGA: KPK Ada di Kota Batu

Untuk itu, forum yang digelar partai politik, seperti Bimtek yang dilakukan DPW PPP Jatim ini, sangat strategis bagi KPK untuk menyosialisasikan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"Kami anggap ini strategis, kami sampaikan masalahnya dan solusi agar tata kelola pemerintahan berjalan baik dan ujung kesejahteraan masyarakat semakin baik," jelasnya.

Guntur menambahkan, undangan dari DPW PPP Jatim terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor politik, khususnya untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Selain KPK, bimtek ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, seperti pemerintahan dan akademisi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES