Terkait Kasus Korupsi, HMI Cabang Malang Keluarkan Empat Pernyataan Sikap

TIMESINDONESIA, MALANG – Pengurus HMI cabang Malang menggelar diskusi berkaitan dengan perkembangan dinamika politik dan hukum di Kota Malang, di sekretariat HMI, Selasa (27/03/2018). 

Diskusi yang mengangkat tema "Korupsi kota Malang dalam perspektif hukum dan politik" ini digelar atas respon terhadap penetapan 18 anggota dewan dan seorang Wali Kota Malang non aktif oleh KPK atas kasus dugaan kasus korupsi APBD 2015. 

Diskusi ini menghadirkan kepala program magister hukum UMM Dr. M. Najih, SH, MH sebagai narasumber.

Dalam forum diskusi yang dihadiri pengurus HMI cabang Malang dan kader HMI dilingkungan cabang Malang ini, Najih menyampaikan bahwa semua pihak harus memperhatikan proses penegakan hukum yang tidak bisa dihentikan oleh apapun, termasuk proses pilkada. 

Begitupun dengan proses politik, calon yang terdaftar secara resmi tetap berlanjut dengan tahapan-tahapan yang telah dilalui, tanpa terganggu oleh proses hukum yang sedang berjalan.

Pada kesempatan itu Harianto Ketua umum HMI Cabang Malang juga menyampaikan empat pernyataan sikap HMI. Pertama HMI mendukung agenda pemberantasan korupsi diberbagai level pemerintahan di republik Indonesia.

Kedua, menolak segala bentuk intervensi diluar penegakan hukum, agar proses pemberantasan korupsi benar-benar jernih sesuai fakta-fakta hukum yang ada. 

Ketiga, mengajak semua masyarakat agar tetap birpijak pada asas praduga tak bersalah sampai proses hukum mencapai keputusan incraht. 

Keempat, mengimbau kepada semua lapisan masyarakat dalam momentum pilkada ini, agar tidak saling mengeluarkan ujaran-ujaran yang menyinggung dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement