Panwaslu Probolinggo: Wilayah Perbatasan Rawan Politik Uang

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Mendekati pelaksanaan Pilkada Kota Probolinggo 2018, beberapa wilayah di Kota Probolinggo Jawa Timur, masuk zona merah rawan politik uang.

Sementara untuk potensi kecurangan dan rawan konflik, Kota Probolinggo juga termasuk. Mengingat pada 2013 lalu, sempat terjadi kerusuhan, saat penghitungan suara pemilihan walikota.

Berdasarkan keterangan dari Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kota Probolinggo, Azam Fikri, daerah perbatasan, merupakan wilayah yang sangat rawan politik uang. Wilayah tersebut menjadi rentan, karena beberapa hal. Diantaranya, minimnya pengawasan dari pihak terkait. Serta pengetahuan masyarakat, yang minim, soal pemilihan umum.

Selain itu, warga perbatasan juga dinilai kurang memahami, soal bahayanya politik uang. Guna mengantisipasi hal tersebut, Azam menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Agar memberikan edukasi dan pengawasan, soal politik uang. Yang mungkin saja dilakukan oleh calon peserta pemilu.

“Sejauh ini, kami telah berkoordinasi dengan Polres Probolinggo Kota, untuk melakukan pencegahan dan antisipasi kemungkinan tersebut. Kami petakan potensi kerawanan dan kecurangan, agar masyarakat menjadi pemilih yang aktif dan tanpa intervensi dari pihak manapun,” ujarnya, Rabu (21/3/2018).

Sementara itu, pemetaan wilayah rawan konflik horizontal juga telah dilakukan. Hal itu untuk mencegah terulangnya kembali, peristiwa kisruh pilwali 2013, di Kecamatan Mayangan.

Azam juga menjelaskan, ada satu lagi potensi kerawanan yang bisa saja terjadi di Kota Probolinggo. Yakni proses administrasi di tempat pemungutan suara (TPS). Untuk itu, sebulan sebelum penyoblosan, pihaknya akan membentuk pengawas khusus TPS. Petugas itu, akan disebar di 378 TPS, yang ada di Kota Probolinggo. Di mana masing-masing TPS, akan dijaga satu pengawas TPS. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement