Peristiwa - Nasional

Soal Indeks Persepsi Korupsi, KPK: Itu Tanggung Jawab Bersama

Soal Indeks Persepsi Korupsi, KPK: Itu Tanggung Jawab Bersama ILUSTRASI: Petugas KPK. (FOTO: Dok TIMES Indonesia)
Rabu, 14 Februari 2018 - 17:12

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa tinggi rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia bukan tanggung jawab KPK saja. Kinerja KPK tak bisa dinilai dari IPK.

IPK adalah tanggung jawab bersama antara DPR, Pemerintah dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan yang ada.

"Ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, harus dilihat sebagai kerja bersama," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat merespon rekomendasi Pansus Hak Angket KPK di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Kata Febri, KPK meminta DPR melakukan hal-hal yang lebih substantial dan mencegah pelemahan terhadap KPK.

"Dalam pemberantasan korupsi, masih ada tugas pembentukan dan revisi Undang-Undang Tipikor, perampasan aset, pengawasan administrasi pemerintahan, dan pembatasan transaksi tunai yang perlu diperhatikan," katanya.

Febri mengungkapkan, bahwa KPK telah menerima surat dari Ketua DPR pada 9 Februari 2018 lalu soal rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK. Dan KPK memutuskan untuk menjawab surat tersebut.

"Kami membahas secara internal dan memutuskan untuk mengirimkan surat balasan tertanggal 13 Februari 2018 serta melampirkan 13 halaman uraian tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi," katanya.

Jurnalis :
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Rizal Dani

Komentar

Registration