Rabu, 19 Desember 2018
Politik

MK Beberkan Daerah Rawan Pilkada 2018

MK Beberkan Daerah Rawan Pilkada 2018 Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (dua dari kiri) dalam acara Diskusi Panel I Penyelenggaraan Pemilu di Hotel Mercure Cinvention Centre Ancol, Jakarta. (FOTO: Hasbullah/TIMES Indonesia)
Selasa, 06 Maret 2018 - 17:53

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, meminta penyelenggara pemilu dan pihak terkait mewaspai daerah rawan Pilkada 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019

"Ada beberapa daerah rawan yang harus waspadai, karena rawan sengketa pilkada dan pemilu," ujar Arief di Hotel Mercure, Convention Centre Ancol, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Menurutnya, daerah rawan sengketa tersebar di sejumlah pulau meliputi, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. 

"Untuk Pulau Sumatra, meliputi Aceh, Pulau Nias, dan Lampung. Sedangkan di Pulau Jawa, ada di Banten. "Kalau di Jawa Tengah, Pantai Utara. Kalau Jawa Timur, itu wilayah Tapal Kuda, apalagi Madura. Itu yang paling rawan," imbuhnya.

Kata Arief, kerawanan Pilkada sesungguhnya sudah mulai muncul sejak masa tahapan pencalonan Pilkada dibuka, hingga penetapan calon terpilih. 

"Sejak pencalonan saja, seperti disebutkan Pak Hasyim (Komisioner KPU Hasyim Asy'ari) sudah memunculkan kerawanan-kerawanan," ujar dia. 

Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur juga disebut wilayah rawan. Kemudian, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Untuk Halmahera dan Papua, kata Arief, hampir seluruhnya rawan. 

Namun daerah beberapa daerah rawan terdebut, Arief menyebut Madura dan Papua memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi. 

"Sehingga harus diwaspadai sejak pra-pencalonan hingga tahapan Pemilu dan penetapan pasangan calon terpilih  terutama di Papua dan Madura itu sangat rawan," pungkasnya. (*)

Jurnalis : Hasbullah
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Sholihin Nur

Komentar

Registration