Peristiwa Internasional

Indonesia Harus Segera Undang Semua Organisasi antar Negara di Dunia

Selasa, 19 Desember 2017 - 20:36 | 209.81k
Chairman John Caine Center (JCC), Najib Salim Attamimi (Grafis: TIMES Indonesia)
Chairman John Caine Center (JCC), Najib Salim Attamimi (Grafis: TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pernyataan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang berencana akan membangun Kedutaan Besar untuk Palestina di Yerusalem Timur, sebagai bentuk protes atas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, disambut baik banyak pihak di Indonesia.

Sebagai sikap protes atas kebijakan Presiden Amerika Serikat, dan dukungan atas sikap Presiden Turki, pemerintah Indonesia harus tetap mempunyai sikap sendiri bagaimana menyikapi kebijakan Presiden Amerika Serikat tersebut.

Menurut Chairman John Caine Center (JCC), Najib Salim Attamimi, Selasa (19/12/2017) kepada TIMES Indonesia, sikap yang dikeluarkan oleh Presiden Turki sangat strategis dan tepat, yakni berencana akan membangun Kedutaan Besar untuk Palestina di Yerusalem Timur.

Untuk pemerintah Indonesia jelas Najib, harus segera menggelar pertemuan secara bertahap dan terjadwal, dengan banyak negara dan organisasi antar negara.

Misalnya, mengundang Liga Arab atau OKI, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), negara-negara anggota Group Of  20 (G20) yang terdiri atas 19 negara berdaulat plus Uni Eropa. Adapun anggota G20 adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Canada, China, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, dan Turki.

Dari kesepakatan KTT G20 yang digelar dua hari (7-8 Juli) di Hamburg, Jerman ada 19 poin kesepkaatan yang dihasilkan, garis besarnya adalah skema pasar terbuka. Negara maju dan berkembang sepakat memerangi segala bentuk proteksionisme dan aktivitas pembatasan perdagangan yang tidak adil.

Hal tersebut, jelas berkaitan dengan perdamaian dunia. Jika sudah terjadi konflik seperti Israel dan Palestina, jika akan mengganggu apa yang diinginkan banyak negara yang tergabung di G20. “Dari itu, harus mengundang negara anggota G20,” katanya.

Selain itu, juga negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) yang merupakan suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara serta perserikat atau perkumpulan antar negara yang ada di dunia.

“Negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) sudah harus ikut andil bagaimana kedua negara itu menjadi negara yang merdeka dari konflik dan rakyatnya menikmati kedamaian. Tidak berada pada tekanan konflik,” kata Najib.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia, harus pro-aktif melakukan komunikasi untuk mencapai pertemuan tersebut. Semua pihak, organisasi antar negara harus dilibatkan membicarakan perdamaian antara Palestina dan Israel itu.

“Secara garis besar, semua perserikatan atau perkumpulan antar negara yang ada di dunia, tak ingin ada konflik dan bercita-cita supaya perdamaian itu terus terjaga. Karena, jika sudah tidak tercipta pedamaian, semua hal akan terdampak, terutama soal eknomi dunia,” katanya.

Dalam pertemuan bertahap tersebut katanya, jelas harus digelar di Indonesia. Atau minimal di Asia. Selain harus lebih banyak membahas soal kondisi Perdamaian Israel dan Palestina juga efek dari konflik tersebut ke banyak negara.

Menuju proses pertemuan internasional tersebut, pemerintah Indonesia harus sejak dini mempersiapkan dan melakukan konsolidasi kepada pihak atau organisasi yang akan diundang.

“Saya yakin, pemerintah Indonesia mampu melakukan ini. Dan akan direspon baik oleh banyak negara dan organisasi antar negara,” ungkap Najib.

Selain itu, juga harus diputukan dan disepakati soal pemindahan domisili atau lokasi perundingan untuk perdamaian antara Israel dan Palestina ke Asia atau di Indonesia.

Soal lokasi perundingan kedepannya harus berdomisili atau berlokasi di Indonesia. Karena, Indonesia memiliki populasi salah satu terbesar muslim di dunia dan tergolong negara yang demokratis.

Indonesia kata dia, jelas tidak memiliki konflik of interest terhadap para pihak. Indonesia, telah membuktikan di beberapa negara konflik, mengirimkan tentara pedamaiannya dan tidak pernah menimbulkan masalah kegaduhan politik antar negara.

"Gagasan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla serta Menteri Luar Negeri kemarin, telah mendapat dukungan luar biasa dari belahan dunia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya negara yang tidak mendukung usulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump," jelasnya.

Satu tujuan dan harapan dari Presiden Jokowi, agar segera tercipta perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya Israel dan Palestina yang abadi.

"Dapat saja Jokowi mendelegasikan kepada Wapres Jusuf Kalla untuk menjadi Ketua Tim dalam penyelenggaraan atau pertemuan perdamaian Israel-Palestina di Indonesia," katanya.

Sebagai proposal baru katanya, tentu saja, harus mendapat dukungan dari Liga Arab atau OKI, negara-negara Eropa dan khususnya PBB yang memberikan mandat kepada pemerintah Indonesia.

Pandangan JCC ini jelas Najib, besar harapan, agar pemerintah segera menindaklanjuti dengan mengajukan proposal baru yang realistis dapat diterima oleh kedua belah pihak, yakni pemerintah Israel dan Palestina kepada PBB.

Disisi lain JCC, berharap PBB memanfaatkan peluang besar ini dalam waktu yang tidak lama. "Karena ini sudah menyangkut perdamaian dunia. Dan telah dikukuhkan dengan resolusi PBB," pungkasnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES