Samas Kampanye Lawan Korupsi dengan Bersepeda Keliling Bali

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komunitas Sepeda (Samas) Bali menggelar kampanye anti korupsi dengan berkeliling Pulau Bali.

Kampanye ini dilakukan bersama dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan mengusung tema
“Anticorruption Messengers Bali 2017” dengan tagline "Puputan Melawan Korupsi."

Endra Datta Kepala Harian Samas Bali, menyampaikan akan ada 45 orang yang akan dibagi 5 orang setiap timnya, yang nanti akan bersepeda dan berkampaye Puputan Melawan Korupsi, ke 9 Kabupaten dan Kota yang ada di Bali.

"Kami berkumpul besok Sabtu jam 7 pagi di lapangan Puputan Denpasar, dan nanti kawan-kawan akan menyebar ke masing-masing daerahnya," ucapnya, Jumat (20/10/2017).

Nantinya anggota Samas akan bersepeda dengan membawa bendera pesan anti korupsi dan membawa maklumat yang nantinya akan dibacakan di pemerintah daerah masing-masing.

Endra mengatakan, Samas  bersyukur bisa menjadi bagian dari gerakan anti korupsi di Bali. 

Sementara Wuryono Prakoso,  Direktorat Spesialis Pendidikan Masyarakat KPK mengatakan, KPK mengajak komunitas di Bali untuk menggalang partisipasi publik agar ada kesadaran anti korupsi pada masyarakat.

Selain itu, Bali juga menurutnya komunitasnya memiliki kreativitas yang akan menjadi pendekatan baru yang bisa dikembangkan untuk edukasi pencegahan dan kesadaran anti korupsi ke publik. 

"Jadi KPK tidak bisa lari sendirian. Satu sisi aparat pemerintah harus berubah, tapi masyarakat juga harus disadarkan tanpa diimbangin kesadaran masyarakat akan hak-haknya dan kewajibabnya untuk saling bahu-membahu prosesnya akan lebih lama memberantas korupsi di negeri ini," ujarnya.

Prakoso juga membandingkan dengan sejarah negara lain. Menurutnya di negara lain ada juga partisipasi dari publik dan terlibat secara intens dan mengavodkasi untuk pencegahan korupsi. 

"Teman-teman di Samas melakukan penyadaran ke publik langsung dengan olah raga berkampanye anti korupsi dengan bersepeda. Bersepeda dan berkeliling ke 9 Kabupaten dan kota di Bali, ini peran strategis juga. Walapun bentuk penyadaran pencegaha korupsi itu luas, bisa lewat literasi, komik dan kartunis juga bisa berperan," imbuhnya. 

Prakoso juga berharap, publik menjadi kontrol akan desain kebijakan, dan untuk kemaslahatan publik dan sudah saatnya publik juga intens sebagai penentu kebijakan. 

"Maka dari itu kami mengjak teman-teman komunitas sebagi jembatan untuk gerakan pencegahan korupsi," tegasnya

Hal senada juga dikatakan oleh Aldy Nugraha Sigit, Direktorat Spesialis Pendidikan Publik Layanan KPK.

Menurutnya KPK mengajak  komunitas untuk edukasi pencegahan dengan mengunakan budaya populer.

"Dengan kampanye bersepeda, ini menjadi konsep  untuk mengajak komunitas untuk menyampaikan pesan-pesan intregritas dengan komunikatif dan populis. Karena pencegahan itu adalah jangka panjang, butuh puluhan tahun dan itu harus kita bangun secara pelan-pelan," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement