Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,307 • USD → IDR Beli: 13,321
  • EUR → IDR Jual: 15,495 • EUR → IDR Beli: 15,515
  • HKD → IDR Jual: 1,704 • HKD → IDR Beli: 1,706
  • JPY → IDR Jual: 119 • JPY → IDR Beli: 119
  • AUD → IDR Jual: 10,531 • AUD → IDR Beli: 10,548
  • SGD → IDR Jual: 9,754 • SGD → IDR Beli: 9,772
  • Emas Jual → 550,000 • Emas Beli → 528,000
  • Perak Jual → 10,300
  • Update Tanggal 22-07-2017

Gubernur DKI Resmikan Mal Pelayanan Publik Hasil Kerjasama dengan 3 Kementerian

Home / Ekonomi / Gubernur DKI Resmikan Mal Pelayanan Publik Hasil Kerjasama dengan 3 Kementerian
Gubernur DKI Resmikan Mal Pelayanan Publik Hasil Kerjasama dengan 3 Kementerian Mal Pelayanan Publik. (FOTO: Merdeka)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat resmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan bentuk kerjasama Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (12/10/).

Peresmian Gedung yang lokasinya berada di Jalan H. Rasuna Said itu disaksikan langsung oleh
tiga menteri yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

Setelah peresmian ini, kata Djarot, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang semula di Balai Kota otomatis pindah ke Mal Pelayanan Publik.

Mal Pelayanan Publik ini punya 12 lantai. 3 lantai digunakan khusus untuk pelayanan. Lantai yang lain digunakan untuk back office.

"Namun, Pemprov DKI siap untuk menambah satu lantai lagi untuk ruang pelayanan. Apalagi jika pelayanan yang disediakan di mal ini bertambah," tambahnya.

Ada beberapa layanan publik yang ikut berkantor di mal ini seperti unit pelayanan publik dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKIJakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta, PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya, dan Bank DKI.

Ide pembangunan Mal Pelayanan Publik awalnya adalah ide Jokowi. Jokowi ingin seluruh perizinan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan Pemprov DKI bisa diurus di satu tempat. (*)

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com